Ngaku Raja Majapahit, Wedakarna Akan Dipanggil DPRD Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Ngaku Raja Majapahit, Wedakarna Akan Dipanggil DPRD Bali

denpasar

Senin, 9 September 2013, 16:13 WITA Follow

vedakarna.net

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kerap mengaku sebagai Raja Majapahit, Rektor Universitas Mahendradata Denpasar Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, akan dipanggil oleh DPRD Bali.

Hal ini terungkap saat Forum Relawan Bali Mandara (Forbara) melakukan aksi demo ke DPRD Bali. Aksi demo sebenarnya mempersoalkan pernyataan Wedakarna yang mendesak agar DPRD Bali menurunkan secara paksa Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Namun persoalan ini kemudian berlanjut pada soal status Wedakarna, yang kerap mengaku sebagai Raja Majapahit.

"Dalam berbagai kesempatan, Wedakarna datang ke berbagai acara di beberapa kesultanan di Nusantara dengan mengaku sebagai Raja Bali. Pengakuan Wedakarna sebagai Raja Majapahit Bali sama sekali tidak menunjukkan jika ia seorang rektor dan seorang intelektual Bali yang mengerti tatanan sosial masyarakat Bali," ujar Ketua Forbara Putu Arsana.

"Ini benar-benar sebagai pembohongan publik. Siapa yang mengangkat dia sebagai Raja Bali dan pengakuan ini merusak tatanan sosial, adat dan budaya Bali. Kami meminta agar DPRD Bali segera memanggil Wedakarna dan meminta penjelasan juga soal pengakuan dirinya sebagai raja tersebut," imbuhnya.

Para pendemo meminta agar DPRD Bali segera memanggil Wedakarna untuk dimintai pertanggungjawabannya pernyataannya dan pengakuannya yang berdalih titisan Raja Majapahit yang ada di Bali.

Terkait permintaan para pendemo, Ketua DPRD Bali Made Arjaya berjanji jika dalam waktu dekat ini akan memanggil Wedakarna untuk dimintai keterangan soal pernyataannya yang meminta menurunkan Gubernur Bali dan pengakuan dirinya sebagai Raja Majapahit di Bali.

"Kita tidak ingin jika Bali ini menjadi tidak kondusif dengan adanya statemen liar seperti itu," ucapnya.

Mengenai pengakuan Wedakarna sebagai Raja Majapahit, pihak DPRD Bali akan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) dan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) Bali.

"Hasil pertemuan atau rangkuman dari pertemuan ini akan disampaikan ke pimpinan DPRD Bali untuk ditindaklanjuti agar segera memanggil pihak-pihak terkait tersebut," ungkapnya. (dws)