Noda di wajah pemerintahan SBY-Boediono di sisa pemerintahannya kembali muncul. Polemik penaikan harga elpiji 12 kilogram kian membuka mata publik betapa buruknya manajemen pemerintahan. Ini juga menjadi bukti, komando di pemerintahan tidak berjalan efektif. Negeri auto pilot. Dua tahun lalu, sebutan itu sempat menjadi tren pembicaraan. Sebutan tersebut merujuk pada tiadanya pemimpin negeri ini dalam setiap persoalan yang menimpa. Sebutan itu menemukan konteksnya dalam hiruk-pikuk penaikan harga elpiji.

Setelah hampir sepekan menimbulkan polemik dan penolakan, Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan mengumpulkan seluruh jajaran, termasuk Pertamina terkait penaikan harga elpiji sebesar 50 persen lebih.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menegaskan, penaikan harga elpiji tak perlu meminta persetujuan dirinya, namun domain Pertamina. "Sesuai aturan yang berlaku, (soal harga elpiji) merupakan kewenangan Pertamina, dan memang tidak diperlukan persetujuan Presiden," kata Presiden SBY dalam rapat terbatas di Lanud Halim Perdana Kusumah, Minggu (5/1/2014).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar Pertamina dan menteri terkait untuk mengkaji penaikan harga elpiji 12 kilogram selama satu hari sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. "Saya meminta Pertamina bersama-sama menteri terkait menyelesaikan peninjauan tersebut dalam kurun waktu satu hari, 1 x 24 jam," ujar Presiden.

Penjelasan Presiden SBY ini justru paradoksal dengan penjelasan para pembantunya. Seperti keterangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang mengatakan pemerintah telah mengetahui rencana penaikan harga Elpiji melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut dia, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, setuju dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "RUPS itu kan menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN sudah tahu duluan bahwa itu naik. Itu keputusan RUPS," kata Hatta di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Kesimpangsiuran keterangan pemerintah terkait penaikan harga elpiji menimbulkan spekulasi di publik. Situasi yang terjadi saat ini, tidak terlepas upaya skenario pemerintah untuk mengambil simpati dari masyarakat. Ujung dari imbauan presiden, harga elpiji bakal turun.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra mengaku heran dengan manajemen pemerintahan di era akhir SBY-Boediono. Ia mengaku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi apakah sang presiden yang sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak pro rakyat.

"Apakah karena sang presiden yang sudah tidak dianggap lagi sama anak buahnya/para pembantunya? Sehingga pembantunya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kemauan sang presiden, ataukah ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak efektif lagi," kata Indra di Jakarta. "Yang jelas apapun lakon yang sedang diperankan SBY dan Dahlan Iskan, selaku wakil rakyat, ia mendesak pemerintah segera menghentikan dagelan ini," cetus mantan Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Padang ini.

Sementara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai penaikan harga elpiji 12 kilo dapat dibaca dua skenario politik sekaligus. Menurut dia, target pertama dan minimal menjadikan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. "Menjadikan Dahlan Iskan tercemar di mata masyarakat, khusunya kelas menengah dan ikutannya," ujar Ray.

Nama Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat moncer. Ia satu-satunya peserta konvensi Partai Demokrat yang namanya memiliki elektabilitas tinggi dibanding nama-nama lainnya. Sebelum ramai soal elpiji, nama Dahlan juga dikaitkan dengan pelaporan hukum oleh tim kuasa hukum akun anonim @triomacan yang diterima langsung menteri sekretaris kabinet Dipo Alam.

Kemungkinan kedua, kata Ray, penaikan harga elpiji dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2014 dengan ramai-ramai menolak penaikan harga elpiji 12 kilo. "Terlihat sangat dominan menolak adalah Demokrat dan PAN. Padahal, sebelumnya, dua partai ini kalau tak disebut mendukung bahkan seolah membiarkan Pertamina mengambil sendiri kesimpulan menaikan atau menurunkan harga gas elpiji," cetus Ray.

Menurut dia, setelah harga dinaikan dan terlihat ada amarah masyarakat, dua parpol ini buru-buru balik badan seolah tidak mendukung sama sekali. Mereka bahkan mengecam pertamina karena seolah tak sensitif dengan beban masyarakat.