Bupati Buleleng Rombak Kabinet Jelang Pilkada

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bupati Buleleng Rombak Kabinet Jelang Pilkada

Jumat, 1 April 2016, 15:05 WITA Follow

bbn/pande wismaya

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana kembali melakukan perombakan jajaran kabinet kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Jumat (1/4) siang di Lobi Kantor Bupati Buleleng. Sejumlah nama yang sebelumnya masuk dok kembali dipercaya memegang tapuk pimpinan di lingkup SKPD Pemkab Buleleng.

Beberapa nama pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sebelumnya mengalami persoalan diparkir oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menjadi staf ahli. Nama pejabat seperti Made Budi Astawa yang sebelumnya memegang kursi Kepala Badan Polisi Pamong Praja dan juga Nyoman Gede Suryawan yang sebelumnya menjadi Kadis Pekerjaan Umum, keduanya diparkir menjadi staf ahli.

Sementara beberapa staf ahli kembali menduduki kursi empuk jabatan, seperti Made Arya Sukerta kini menduduki kursi Assisten dan juga Putu Dana kini menduduki kursi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sementara itu Gede Suyasa yang sebelumnya menduduki kursi Kadis Kebudayaan dan Pariwisata di kembalikan menjadi Kadis pendidikan. Padahal pada masa pemerintahan mantan Bupati Buleleng Putu Bagiada, Gede Suyasa pernah memegang kursi Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata kini dipegang oleh Nyoman sutrisna yang sebelumnya telah sukses mengemban amanah menjadi Kadis perikanan dan Kelautan.

Ada total 114 mutasi yang dilaksanakan yang terbagi menjafi eselon 2 sebanyak 10 orang, eselon 3 sebanyak 18 orang dan eselon 4 sebanyak 86 orang. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan mutasi tersebut sebagai upaya penyegaran di lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Pergeseran sangat transparan karena ada testing dan seleksi yang dilakukan khususnya untuk eselon II.

"Mutasi kan wajar sebagai evaluasi atas kinerja, tidak ada unsur politik di dalam pelaksanaan mutasi ini murni untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja yang maksimal dari aparatur negara," pungkasnya.