Beritabali.com, Denpasar. Operasi tangkap tangan
KPK, yang antara lain menangkap Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Putu ‘’Leong’’ Sudiartana, mengundang berbagai reaksi. Di Bali, LSM anti korupsi, Bali Corruption Watch mendesak KPK mulai mengusut sampai ke ‘’aktor korporasi’’ dibalik aksi dugaan korupsi tersebut.
Menurut UU KPK, selain perseorangan, korporasi termasuk partai politik, bisa dihukum terkait suatu tindak pidana korupsi. Hal itu diungkap Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora.
Kata Putu Wirata, dalam beberapa tahun belakangan, termasuk ketika KPK berhasil menciduk Nazarrudin yang bendahara Partai Demokrat, lanjut membongkar kasus-kasus lain sampai terbongkarnya keterlibatan Ketua Partai
Demokrat, Anas Urbaningrum, KPK belum menyentuh pelaku korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut.
Padahal, kalau ditelusuri secara seksama, aksi-aksi korupsi berskala besar tersebut, tidak lepas dari peran aktor-aktor partai politik tersebut, yang menggunakan kekuasaan dan kedudukan yang diperoleh dari pendelegasian oleh partai politik melalui pemilihan umum.
Karena partai tidak pernah mendapat sanksi, tidak pernah ada perbaikan dan pembenahan sungguh-sungguh dari partai
politik. Karenanya, aktor-aktor partai di legislatif dan eksekutif, masih cukup banyak yang akhirnya bermain sebagai pencari rente dari kekuasaan.
"Kalangan kampus, mahasiswa, dan aktivis anti korupsi, perlu mendukung dan mendorong KPK agar mengusut lebih dalam sampai ke pelaku korporasi dibalik korupsi para politikus partai," kata Putu Wirata.
Kalau hal itu tidak dilakukan, rakyat dan KPK harus mengerahkan energi berlipat-lipat untuk melakukan pembenahan sistem politik nasional, sebab partai tidak terdorong untuk berbenah kalau tidak pernah ada
ancaman untuk dihukum dalam kasus tipikor.
‘’Yang bisa terjadi, KPK akan terus menerus diincar untuk digembosi, bisa melalui kriminalisasi komisionernya, juga bisa melalui revisi peraturan perundangan untuk mengkerdilkan KPK,’’ lanjut Putu Wirata.
Putu juga menegaskan, sudah saatnya KPK membentuk Divisi Supervisi Permanen di Provinsi-provinsi, untuk membantu Polda dan Kejaksaan Tinggi mempercepat dan memperkuatnya dalam menangani kasus-kasus di
daerah.
‘’Rakyat jadi boros energi melawan setiap kali ada kriminalisasi komisioner KPK ataupun revisi regulasi yang memperlemah KPK,’’ ujarnya. [bbn/rls/psk]
