Rp 23 Miliar Dana Bansos Tak Cair, DPRD Buleleng Emosi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Rp 23 Miliar Dana Bansos Tak Cair, DPRD Buleleng Emosi

Senin, 29 Agustus 2016, 19:40 WITA Follow

bbn/pande wismaya

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Beberapa anggota Dewan DPRD Buleleng marah dan mencak-mencak akibat tidak cairnya Bansos di tahun 2016 ini. Beberapa anggota melakukan "walk out" saat rapat pembahasan hibah bansos di ruang rapat DPRD Buleleng Senin (29/8) siang antara DPRD dan Eksekutif.

Beberapa anggota Dewan DPRD Buleleng melakukan "walk out" saat pembahasan hibah bansos antara Eksekutif dan Legislatif. Anggota Dewan yang melakukan walkout tersebut tidak terima dengan tidak cairnya hibah bansos di tahun 2016 ini karena anggaran bansos tidak dimasukkan dalam APBD perubahan tahun ini.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan dirinya sangat kecewa dengan tidak cairnya Bansos yang merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya. Jadi dengan tidak cairnya bansos otomatis masyarakat akan mempertanyakan kepada dewan bukan kepada eksekutif.

Meskipun persoalan regulasi yang menjadi permasalah tapi alangkah bijak jika eksekutif membicarakan dengan dewan sebelumnya sehingga tidak menjadi persoalan sekarang ini. Ini kan menjadi beban untuk anggota DPRD Buleleng ke masyarakat karena proposal masyarakat sudah masuk namun tidak bisa dicairkan.

Ada sekitar Rp 23 Miliar dana Bansos yang tidak dicairkan tahun ini dari seluruh anggota DPRD Buleleng dan dewan merasa kecewa terhadap tidak dimasukkannya hibah Bansos dalam APBD perubahan tahun ini.

"Manajemen anggaran di Eksekutif saya nilai tidak profesional, kalau memnag tidak bisa seharusnya dibicarakan sejak awal. Jangan memberikan janji manis sejak awal dan ujung-ujungnya pahit di akhir," keluh Mangku Budiasa.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Buleleng lainnya, Made Budjana yang mengatakan bahwa tim anggaran eksekutif dinilai tidak becus dan seperti dagang sate. Dirinya merasa kecewa akibat janji manis akan dicairkan dana bansos masyarakat namun diakhir cerita ternyata tidak bisa dicairkan.

"Saya kecewa dengan tim anggaran Eksekutif yang seperti mannajemen dagang sate, manis diawal pait diakhir" ungkap kekecewaan Budjana.

Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa sedikit lebih landai dalam menyikapi polemik tersebut. Menurut Mertayasa bahwa dirinya menyadari kalau bansos yang tidak cair akibat regulasi yang ada saat ini.

Dirinya memahami kondisi eksekutif yang tidak mau menjerumuskan Bupati selaku pucuk pimpinan tertinggi di Pemkab Buleleng akibat pencairan dana bansos nantinya berimplikasi pada tidak sesuainya dengan regulasi yang berlaku saat ini. Jangan sampai niat kita membantu masyarakat namun justru melabrak hukum dan regulasi.

Karena dalam waktu yang pendek ini dinilainya tidak mungkin bisa mencairkan dana bansos, karena untuk melakukan verifikasi dan aktualiasi data perlu waktu yang cukup lama untuk proses pencairan dana hibah bansos tersebut .

"Ya ini hanya masalah koordinasi antara pihak DPRD Buleleng dengan Eksekutif sola regulasi yanf berlaku saat ini. Kalau tidak bisa dicairkan di tahun 2016 ini masih bisa dimasukkan ke APBD 2017 meskipun terjadi Silpa sebesar 23 Milyar. Namun itu untuk kebaikan semua pihak agar tidak melabrak regulasi yang ada" ungkap Mertayasa.

Disisi lain Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengatakan pihaknya tidak ingin melabrak regulasi yang ada meskipun dengan konsekuensi beberapa anggota dewan tidak setuju. Namun itu untuk kebaikan semua pihak dan untuk mempertahankan status pengelolaan keuanfan daerah yang saat ini meraih WTP.

Pihaknya tidak ingin terjadi persoalan dikemudian hari dengan hibah bansos tersebut karena regulasi yang diberlakukan saat ini. Karena waktu yang mepet dan verifikasi juga harus dilakukan secara benar ke masing-masing organisasi penerima bansos sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Karena sesuai regulasi laporan harus segera diserahkan kepada provinsi sehingga opsi yang diambil untuk tahun ini hibah bansos terpaksa ditunda.

"Dana dari pemerintah ada namun karena Regulasi ya tidak bisa dimasukkan dalam APBD perubahan ini dan tidak bisa dicairkan tahun ini. Kemungkinan di awal tahun 2017 kan bisa dicairkan dengan mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki termasuk program ditahun berikutnya dijadikan satu paket untuk dilakukan verifikasi,"ungkap Dewa Puspaka.[bbn/pan/psk]