Beritabali.com, Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali tengah melakukan pemangkasan sejumlah pos anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp 653 Miliar pada Tahun Anggaran 2016 ini. Kekurangan anggaran ini karena tertundanya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 153 Miliar dan target
penerimaan pajak meleset Rp 500 Miliar.
Hasil penyisiran di sejumlah Pos Anggran baru berhasil mengumpulkan Rp 333 Miliar. Itu artinya, Pemprov Bali masih ada kekurangan anggaran Rp 320 Miliar.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Kadek Diana memaklumi adanya pemangkasan anggaran oleh Pemprov Bali. Bahkan pemangkasan anggaran untuk sekretariat DPRD Bali juga tak dipersoalkan. Menurut dia, Dewan sudah sepakat untuk meniadakan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bentuk komitmen untuk menghemat anggaran. Bahkan, anggaran makan saat rapat-rapat DPRD Bali bisa juga ditiadakan.
"Kita siap anggaran di Sekretariat Dewan juga dipangkas. Mungkin nanti tidak ada anggaran untuk makan, cukup snack saja saat rapat," ujar Kadek Diana di gedung DPRD Bali, Selasa (30/8).
Anggaran lain yang berpotensi ditiadakan dalam APBD Perubahan Tahun 2016 ini adalah anggaran sebesar Rp 70 Miliar untuk pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RS Internasional Bali Mandara.
"Anggaran Rp 70 Miliar untuk Alkes RS Bali Mandara mungkin belum bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan. Rencana grand opening RS itu pada Januari tahun depan belum bisa dilakukan," kata Kadek Diana.
Lebih lanjut, Kadek Diana memastikan Pemprov Bali tidak akan memangkas gaji
PNS. Penegasan ini juga sekaligus untuk menepis informasi yang berkembang bahwa akan ada pemotongan belanja pegawai, khususnya gaji PNS akibat tertundanya pencairan DAU.
"Tidak mungkin gaji PNS dipotong. Apanya yang dipotong. Dewan akan pasang badan tidak ada pemangkasan anggaran untuk gaji PNS," tegas Kadek Diana.
Jaminan gaji PNS tidak akan dipangkas, lanjut Kadek Diana, karena sudah ada penegasan dari gubernur Bali Made Mangku Pastika. "Tadi pak gubernur sudah tegaskan tidak ada pemotongan gaji PNS. Itu disampaikan usai rapat paripurna kepada pimpinan dan ketua-ketua fraksi di ruang transit (gedung sidang paripurna DPRD Bali," kata Kadek Diana.
Politisi asal Gianyar ini menjelaskan, dalam struktur APBD, belanja pegawai dikelompokkan menjadi belanja pegawai dalam belanja langsung dan belanja pegawai dalam belanja tak langsung. Belanja pegawai dalam belanja langsung itu gaji PNS, takni gaji pokok dan tunjangan mengikat/wajib, seperti tunjangan jabatan bagi yang menjabat, asuransi kesehataan, tunjangan beras anak dan istri, dan lain-lain.[bbn/rls/psk]
