Pejabat Pemprov Bali Siaga Mutasi 30 Desember

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pejabat Pemprov Bali Siaga Mutasi 30 Desember

Kamis, 22 Desember 2016, 12:00 WITA Follow

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng. [ist]

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kalangan pejabat mulai ketar-ketir. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menjadwalkan mutasi dan pengisian pejabat baru terkait dengan perubahan sejumlah struktur organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah, akan dilakukan 30 Desember mendatang.

"Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengisian dibatasi akhir Desember 2016. Oleh karena itu, kami sudah merencanakan untuk pengisiannya 30 Desember ini. Orang-orangnya sudah ada," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng, di Denpasar, Rabu (21/12).

BACA JUGA:

Pihaknya pun sudah mematangkan personel atau SDM yang ditetapkan mengisi jabatan baru disesuaikan dengan stuktur baru tersebut.

"Kami harus mengambil langkah cepat karena kaitannya dengan sistem anggaran 2017 yang harus sesuai dengan struktur dan pejabat baru, itu termasuk untuk kepala satuan kerja perangkat daerah dan nomenklaturnya ke bawah," ucap Rochineng.

Dia mencontohkan, dengan struktur yang baru, untuk pejabat eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama) Pemprov Bali jumlahnya bertambah menjadi 51, dari yang sebelumnya 48.

"Nanti yang 48 itu akan dikukuhkan, sedangkan tiga formasi baru itu akan diisi melalui seleksi terbuka oleh panitia seleksi. Ada tiga SKPD yang baru yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan," ujarnya.

Menurut Rochineng, panitia seleksinya sudah terbentuk, hanya prosesnya saja yang belum. Proses seleksi baru dimulai sekitar Januari atau Februari 2017.

"Pejabat eselon II dengan struktur yang baru nanti disebut dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk tiga formasi yang kosong, untuk sementara waktu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sampai terpilih pejabat yang baru," ucapnya.

BACA JUGA:

Sedangkan untuk SKPD yang digabung, seperti Dinas Pertanian yang digabung dengan Dinas Perkebunan, sebelumnya akan dilakukan tes penyesuaian terhadap kompetensi jabatan.

Tes ini akan dilakukan oleh tim dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). [bb/wrt]