Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha, mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah berprestasi.

Menurut Gede Tommy, kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program nasional dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi. Kebijakan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi dalam menyukseskan program-program prioritas nasional, termasuk MBG,” ujar Gede Tommy, Jumat (30/10/2026).

MBG Jadi Salah Satu Indikator Penilaian Daerah

Gede Tommy menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam mendukung program nasional, mulai dari koordinasi hingga memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Program pemerintah pusat membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama agar setiap kebijakan nasional dapat berjalan maksimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai masuknya pelaksanaan MBG sebagai salah satu indikator tambahan dalam penilaian insentif fiskal dapat mendorong pemerintah daerah mengawal kualitas program tersebut.

“MBG merupakan salah satu program strategis yang membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah harus ikut memastikan pelaksanaannya berjalan baik, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal,” tambahnya.

MBG di Denpasar Jangkau 233.321 Penerima Manfaat

Di Kota Denpasar, program MBG tercatat telah menjangkau 233.321 penerima manfaat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, penerima program meliputi siswa, guru atau tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, mengatakan kelompok siswa menjadi penerima manfaat terbesar, yakni sebanyak 196.503 orang dari jenjang TK hingga SMA/SMK.

Selain itu, program MBG menjangkau 14.726 guru atau tenaga pendidik, 1.233 ibu hamil, 2.392 ibu menyusui, serta 18.917 balita.

Penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di empat kecamatan di Denpasar.

Di Denpasar Selatan terdapat 14 titik layanan SPPG, dengan 13 unit telah beroperasi dan satu masih dalam proses. Layanan di wilayah ini tercatat menjangkau 20.892 orang.

Denpasar Timur memiliki 12 SPPG yang telah melayani 25.162 orang. Denpasar Utara juga memiliki 12 SPPG dengan jumlah penerima layanan mencapai 28.949 orang.

Sementara itu, Denpasar Barat memiliki 11 SPPG, dengan 10 unit telah beroperasi dan melayani 23.099 orang.

Secara keseluruhan, Denpasar memiliki 49 unit SPPG, dengan dua unit di antaranya belum beroperasi. Pelaksanaan program didukung 1.842 pegawai dan 35 tenaga keamanan.

MBG di Bali Jangkau 618.300 Orang

Pada tingkat Provinsi Bali, program MBG telah menjangkau sekitar 618.300 penerima manfaat.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali per 15 September 2026, pelaksanaan program tersebut didukung 277 SPPG dengan total 12.503 petugas.

Gede Tommy mengapresiasi dukungan pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dalam menyukseskan program MBG. Ia berharap insentif fiskal dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat melalui program yang terukur.

Insentif Rp1 Triliun Bukan Khusus untuk MBG

Pemerintah menegaskan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang disiapkan Kemendagri bukan merupakan anggaran khusus untuk program MBG.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, MBG hanya menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah mulai 2027.

Indikator lainnya mencakup pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai capaian pembangunan daerah.

Bima Arya juga menjelaskan bahwa anggaran Rp1 triliun tersebut merupakan keseluruhan alokasi insentif fiskal untuk gelombang ketiga, bukan semata-mata diperuntukkan bagi daerah yang menjalankan program MBG.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap pemerintah daerah semakin terpacu meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.