Beritabali.com, Jembrana. Baru-baru ini, pemerintah mencanangkan kebijakan yang memfasilitasi penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Wakil Gubernur Bali,
Ketut Sudikerta, hal ini merupakan salah satu upaya guna mengatasi atau mengurangi jumlah pengangguran.
Kebijakan ini juga menurutnya dalam rangka mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara baik laki-laki atau perempuan sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
BACA JUGA:
"Prioritas pembangunan Provinsi Bali salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, di mana dalam upaya penanggulangan pengangguran, Pemerintah telah mencanangkan program peningkatan kesempatan kerja melalui sistem antar kerja yaitu antar kerja lokal, antar kerja daerah dan antar kerja antar negara, serta upaya perluasan kesempatan kerja di bidang usaha mandiri dengan program pembinaan kerja mandiri," ujar Sudikerta, dihadapan peserta acara Seminar Gerakan Kewirausahaan Purna TKI dan Pemuda Berkarya
Jembrana di LSP LPK Bali Bina Mandiri (BBM), Desa Lelateng, Negara,
Jembrana pada Kamis (29/12).
Ditambahkan Sudikerta, situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Menurutnya, lapangan kerja yang cukup tersedia saat ini adalah di sektor informal yang pada unumnya dicirikan dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah.
"Rendahnya produktivitas dan pendapatan mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang dikenal dengan sebutan
Tenaga Kerja Indonesia atau TKI sebagai pahlawan devisa. Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri banyak membantu kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki pilihan hidup yang lebih baik untuk bekerja di dalam negeri guna menopang perekonomian keluarga," pungkasnya.
Sementara menurutnya, kesempatan kerja di luar negeri selain merupakan peluang juga mengandung tantangan yang bersifat lintas sektor dan lintas negara.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali sejak Tahun 2005 menggariskan kebijakan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diutamakan adalah pada sektor usaha formal dengan tingkat pendidikan dan keterampilan menengah ke atas.
BACA JUGA:
Meski demikian, Sudikerta tetap berharap agar masyarakat bekerja di dalam negeri. Tak hanya itu, Sudikerta juga meminta kepada masyarakat agar tidak terlalu nemilih suatu pekerjaan.
"Kalau bisa kan jangan sampai keluar mencari pekerjaan, selain itu juga jangan terlalu memilih pekerjaan. Apapun pekerjaan yang ada, harus kita terima semasih menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi jangan terlalu memilih pekerjaan," imbuhnya. [rls/wrt]
