RPJMD 2013-2018 Belum Tuntas, Pemprov Perintahkan Gerak Cepat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

RPJMD 2013-2018 Belum Tuntas, Pemprov Perintahkan Gerak Cepat

Rabu, 4 Januari 2017, 10:00 WITA Follow

Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. [ist]

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Memasuki awal tahun 2017 yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengumpulkan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemprov Bali secara khusus di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (3/1).

Dalam rapat yang turut juga dihadiri oleh Wagub Sudikerta, Pastika meminta agar jajarannya mengevaluasi kembali capaian-capaian program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang belum tercapai. Apalagi dirinya menambahkan jika waktu efektif untuk mencapai target tersebut ada di tahun 2017 ini saja karena tahun 2018 sudah akan disibukkan dengan perhelatan Pilkada.

“Jadi waktu efektif kita ya tahun ini saja, maka saya tekankan jajaran untuk bergerak lebih cepat, efektifkan waktusebaik mungkin kejar apa yang belum tercapai dan pertahankan bahkan tingatkanapa yang telah kita capai,” tegasnya.Menurut orang nomor satu di Bali ini, program BaliMandara Jilid 1 dan 2 merupakan landasan pembangunan Bali sehingga setelah berakhirnya program Bali Mandara Jilid 2 pembangunan Bali sudah bisa lepas landas.

“Saya harapkan pembangunan Bali ke depan bisa lepas landas karena sebelumnyatelah dibuatkan landasan yang kokoh melalui Program Bali Mandara Jilid 1 dan2,” imbuhnya.Lebih lanjut, Pastika menginginkan agar angka kemiskinan di Bali bisa berkurang pada periode berikutnya. Meskipun, tambahnya, angka kemiskinan di Bali sudah lebih sedikit dari rata-rata Nasional, namun Ia tidak ingin berpuas diri, bahkan Ia berharap periode berikutnya angka kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin, bahkanhingga nol.

Selain itu, ada beberapa prioritas juga yang mesti dikerjakan tahun ini, seperti merampungkan proses peralihan kewenangan SMA/SMKdari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi serta integrasi JKBM ke JKN yang perlu pengawalan yang serius, perbaikan infrastruktur, serta pembangunan infrastrukturbaru seperti yang telah dimasukkan dalam RPJMD.