Temuan kunjungan
Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajarannya saat bertandang ke Kabupaten
Karangasem pada Rabu (11/01) membuat miris. Pasalnya, kisaran angka
kemiskinan di Karangasem jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kemiskinan Provinsi Bali. Angka kemiskinan di Kabupaten
Karangasem berkisar di angka 7.44% pada Tahun 2015, sementara tingkat kemiskinan Provinsi Bali berkisar di angka 4,15%. Hal ini pun sekaligus membuat Kabupaten ini menempati posisi angka kemiskinan teratas dibanding delapan kabupaten/kota lainnya.
Menanggapi hal ini, Pastika pun menginstruksikan Jajaran
Pemkab Karangasem untuk menyusun program kerja yang terfokus pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan haruslah dimulai dengan merubah pola pikir para aparatur pemerintahannya atau birokratnya agar benar-benar memprioritaskan pengalokasian anggaran pada program pengentasan kemiskinan. Selain itu para aparatur juga harus menghilangkan pola pikir dilayani karena sesungguhnya aparatur negara hadir sebagai pelayan masyarakat. "Pertama harus ubah mindset bahwa pemerintah itu melayani masyarakat bukan dilayani dan memiliki tugas menyejahterakan masyarakat. Fokuskan program pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan, cari akar permasalahan, data siapa yang masih miskin, dimana letaknya, apa penyebabnya dan carikan solusi untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Semua harus fokus, kerja keras, dan kerahkan segala daya dan upaya fokus pada kemiskinan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika yang didampingi oleh Wagub Sudikerta, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dan dihadiri para camat, kepala desa serta jajaran Pemkab Karangasem, secara khusus menginstruksikan para Kepala Desa agar bekerja secara jujur dan bersungguh-sungguh sungguh dalam melakukan verifikasi data tentang warganya yang masih miskin dan khususnya data warga yang memerlukan bantuan bedah rumah. Terlebih, dalam data yang diterima dari BPS per tahun 2015 masih ada sekitar 568 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem dan angka tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sehingga data perlu diverifikasi kembali agar benar-benar valid. "Saya mau kasi pekerjaan rumah buat para kepala desa, saya minta kepala desa melakukan verifikasi data terhadap warganya yang memerlukan bedah rumah, lakukan by name dan by address. Berikan data yang sesungguhnya, jangan coba-coba melakukan manipulasi data karena hal tersebut tergolong tindakan korupsi," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Karangasem Mas Sumatri dalam laporan evaluasi program pembangunan Karangasem menyampaikan bahwa berbagai program telah dilakukan oleh Pemkab Karangasem dan jajarannya dalam upaya mengantarkan masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan, diantaranya dengan melakukan bedah rumah, penanganan gepeng, serta bantuan pada penyandang disabilitas. Di samping itu Sumatri juga menyampaikan bahwa Kabupaten Karangasem telah menerima berbagai bantuan sebagai bentuk dari sinergitas Pemprov dan Pemkab, diantaranya berupa bantuan Simantri sebanyak 82 Gapoktan, Gerbangsadu di 54 desa, dan bantuan bedah rumah hingga akhir 2016 sebanyak 7.933 unit.
Kedepannya Mas Sumatri berharap sinergitas yang terbentuk antara Pemprov dan Pemkab akan semakin meningkat, mengingat masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diantaranya penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih cukup banyak, kurangnya infrastruktur dasar, akses barang dan jasa belum menjangkau seluruh Karangasem, masih tingginya angka kemiskinan dan masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (
IPM) serta masih adanya permasalahan sosial gepeng.
