Pemerintah Bisa Dituntut Jika Menghambat Proses Perijinan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemerintah Bisa Dituntut Jika Menghambat Proses Perijinan

Selasa, 1 Mei 2018, 12:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com.Denpasar, Pemerintah bisa dituntut ganti rugi karena telah membuat hilangnya kesempatan masyarakat mendapatkan suatu pendapatan dengan menghambat proses perijinan.

[pilihan-redaksi]
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bali Ida Bagus Parwata mengatakan pemerintah dituntut untuk memberikan perijinan dengan mudah. Menurutnya masyarakat tidak boleh dipersulit untuk mendapatkan ijin, karena sesusai peraturan undang-undang pelayanan publik yang ada, apabila pemerintah menghambat proses perijinan maka dapat dituntut berupa ganti rugi karena telah membuat hilangnya kesempatan masyarakat mendapatkan suatu pendapatan.

"Tidak boleh ada yang mempersulit perijinan yang diajukan oleh masyarakat, kita bisa dituntut apabila ada yang terhambat," ujarnya belum lama ini.

Dikatakan untuk menarik Investasi tidak mudah. Menurutnya harus ada upaya yang konkrit dari pemerintah untuk menciptakan kondusifitas iklim itu sendiri sehingga para investor termotivasi untuk berinvestasi. Lebih lanjut menurut Parwata, Pemprov Bali sudah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk memberikan motivasi bagi investor untuk berinvestasi di Bali.

[pilihan-redaksi2]
"Pemprov Bali telah menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang insentif atau kemudahan berinvestasi bagi pengusaha atau masyarakat dalam penanaman modal. Perda ini dimasudkan untuk memberikan insentif baik berupa kemudahan fiscal maupun non fiscal," ungkapnya.

Sementara itu, dari data yang dihimpun tercatat target investasi Bali pada 2018 dipatok sebesar Rp18,37 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 dan 2016 yang masing-masing sebesar Rp14,73 triliun dan Rp11,79 triliun.

Parwata optimistis target akan dicapai tahun ini melihat realisasi target tahun-tahun sebelumnya yang selalu tercapai. Adapun pada 2016 dengan target Rp11,79 triliun terealisasi Rp12 triliun. (bbn/rls/rob)