Selain Kebijakan Pemerintah, Penanganan Covid-19 di Bali Juga Menempuh Jalur Niskala

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Selain Kebijakan Pemerintah, Penanganan Covid-19 di Bali Juga Menempuh Jalur Niskala

Rabu, 13 Mei 2020, 18:00 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan berbagai kebijakan dan langkah penanganan Covid -19 di Provinsi Bali, yang dinilai paling efektif dan bahkan ditargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang Bebas Covid-19.

[pilihan-redaksi]
Hingga saat ini angka kesembuhan pasien Covid-19 di Bali hampir mencapai 65 persen ditambah berbagai langkah strategis pencegahan penyebaran virus tersebut di lapangan dengan melibatkan desa-desa adat.

"Begitu ada kasus Corona di Bali pada 10 Maret, kami langsung mengambil langkah menyusun pola penanganan berkaitan dengan pencegahan, pembatasan pergerakan masyarakat dan penanganan pasien yang sudah positif dengan baik melalui layanan kesehatan yang memadai," ungkapnya saat menjadi narasumber dalam wawancara di salah satu TV Swasta pada Rabu (13/5) pagi melalui teleconference di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Denpasar.

Berkaitan dengan pencegahan, dirinya membuat satu pola penanganan dengan manajemen secara bertingkat mulai dari tingkat provinsi dengan melibatkan Pangdam, Kapolda hingga Majelis Desa Adat (MDA)dan PHDI. Di tingkat kabupaten/kota ada Bupati/Walikota dan di tingkat paling bawah pihaknya memberdayakan desa adat, kearifan lokal yang kami punya yang memiliki suatu fingsi dan kewenangan memadai.

"Desa adat kami sudah perkuat dengan Perda, dan kami berdayakan betul karena dalam lembaga desa adat ada hukum adat yang bisa diterapkan untuk mengatur, mendisiplinkan dan menertibkan warga. Karena itu kami lakukan ‘pertempuran’ menghadapi Covid-19 inii di tingkat yang paling bawah dalam lingkup desa adat bersama kelurahan, Babinsa dan pihak lain.

Koster melanjutkan arahan dan imbauan tentu datangnya dari pemerintah pusat, namun di Bali pihaknya mempertajam lagi lewat surat edaran, himbauan, instruksi dan keputusan bersama. Menjaga jarak, bekerja dari rumah, belajar di rumah, protokol kesehatan dan lainnya. Yang semuanya itu, kata dia, dijalankan secara operasional-nya oleh pemimpin di desa-desa adat, lewat hukum adatnya sehingga itu betul-betul menjadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat desa.

"Kami juga melibatkan Majelis Desa Adat dan PHDI dalam penanganan Corona ini, karena tidak bisa hanya dengan kebijakan pemerintah, namun juga perlu didukung dengan suatu kearifan lokal yang menurut keyakinan kami adalah warisan leluhur sebagai cara untuk menghadapi munculnya wabah. Hal ini disebut niskala," sebutnya.

Menurutnya, Pemprov Bali tidak memberlakukan peraturan, namun imbauan dan instruksi. Jika masyarakat bisa diajak tertib bukan dengan ancaman atau peraturan, itu adalah hal yang baru.

"Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan kedisiplinan, ketertiban, maka menurut saya tidak perlu PSBB. Sejauh ini semua himbauan dan instruksi yang saya berikan dijalankan dengan sangat baik sehingga pergerakan masyarakat sangat berkurang. Sangat berhasil menurut saya dalam pengendalian pergerakan masyarakat ini," katanya.