Alasan Pemerintah Sasar Lansia pada Vaksinasi Covid-19 Tahap 2

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Alasan Pemerintah Sasar Lansia pada Vaksinasi Covid-19 Tahap 2

Rabu, 17 Februari 2021, 12:25 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah akan melanjutkan program vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yang menyasar kelompok prioritas berikutnya, yaitu masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.

"Kita tahu lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi," ungkap Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataannya, Rabu (17/2) dikutip dari Liputan6.com.

Nadia mengatakan, pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia.

"Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah kami sediakan sebelumnya," terangnya.

Nantinya ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar.

"Sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes," ujarnya.

Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, Nadia menghimbau bahwa upaya ini belum cukup untuk mencegah penularan Covid-19. Walhasil penerapan protokol kesehatan tetap harus dilakukan dalam segala aktivitas di masa kedaruratan kesehatan ini.

"Vaksinasi, 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan," tutupnya.