Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab keresahan bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengenai penjegalan. Mahfud menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies.

"Ndak ada (penjegalan), itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Ndak ada (penjegalan Anies)," kata Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, Kamis (1/6) lalu, dikutip dari detik.com.

Kekhawatiran penjegalan yang dimaksud Anies merujuk pada pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden 2024 nanti. Ini dinyatakan Presiden Jokowi demi bangsa dan negara.

Kemudian, Mahfud berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri.

"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujarnya.

"Kalau pemerintah tidak, persilakan, gitu. Kita lindungi hak-haknya jadi tidak ada penjegalan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali merespons pendapat Mahfud yang minta koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. NasDem kembali mengungkit piagam deklarasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua umum anggota koalisi.

"Kekhawatiran itu hal yang biasa, itu manusiawi karena banyak hal yang dialami oleh Anies dalam perjalanan dia sebagai, katakanlah, bacapres. Dan saya pikir apa yg disampaikan Pak Mahfud itu adalah suatu jawaban, suatu penegasan, bahwa isunya tidak ada upaya penjegalan," katanya.

Ali mengungkit koalisinya telah meneken piagam deklarasi koalisi. Dia menyinggung poin soal cawapres yang disepakati diserahkan sepenuhnya kepada Anies.

"Kemudian yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, 'ada upaya penjegalan yang bisa terjadi di internal'. Di Koalisi Perubahan ini kan sudah menandatangani deklarasi, piagam koalisi yang ditandatangani oleh tiga ketua umum dan di situ ada satu poin penting bahwa persoalan calon wakil presiden itu adalah kewenangan daripada Anies Baswedan sebagai bacapres," ujarnya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menilai tak akan ada kekhawatiran soal penjegalan Anies dari internal apabila partai pengusung berkomitmen dengan isi piagam tersebut. Namun dia menduga bisa saja Anies terjegal apabila ada partai yang mengingkari perjanjian koalisi tersebut.

"Jadi kalaulah kemudian partai koalisi ini memegang komitmen yang sudah dibuat dalam piagam itu maka tentunya itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi artinya bahwa insyaAllah tidak ada upaya penjegalan dari internal koalisi," kata dia.

"Itu clear. Jadi, kecuali kalau ada partai yang kemudian mau mengingkari piagam itu. Jadi kemudian ada parpol yang mengingkari itu dan memaksakan keinginannya. Nah itu bisa berpotensi tuh," sambungnya.(sumber: cnbcindonesia.com)