Hasto: Ketika Saya Kritisi Jokowi, Kasus Harun Masiku Tiba-Tiba Muncul

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Hasto: Ketika Saya Kritisi Jokowi, Kasus Harun Masiku Tiba-Tiba Muncul

Senin, 18 Maret 2024, 08:18 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Hasto: Ketika Saya Kritisi Jokowi, Kasus Harun Masiku Tiba-Tiba Muncul

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kasus suap Harun Masiku kembali dimunculkan bersamaan dengan suara-suara kritis terhadap pemerintah.

Menurut Hasto ada pihak tertentu yang menggunakan kasus tersebut untuk menyerangnya.

"Ketika saya persoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi Pak Jokowi, partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku. Seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal enggak ada kaitannya," kata Hasto dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta dikutip, Minggu (17/3).

Hasto mengaku heran jika kasus Harun Masiku selalu dikaitkan dengannya. Padahal, telah ada tiga orang yang menjalani proses hukum.

"Sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada tiga yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut," kata Hasto.

Dia juga mengaku telah memberikan penjelasan di pengadilan terkait dugaan keterkaitan dengan kasus tersebut. Dan tidak ditemukan fakta keterkaitan.

Hasto menilai buron tersangka dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI periode 2019-2024, Harun Masiku hanya sebagai korban. Harun, kata Hasto, sebenarnya memiliki hak konstitusional menjadi anggota DPR untuk menggantikan anggota sebelumnya yang meninggal. Dalam posisi itu, Harun hanya tergoda oleh oknum KPU yang meminta imbalan dalam proses itu.

"Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan MA," ungkapnya.

"Ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, dalam proses ini, kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda," imbuhnya.(sumber: cnnindonesia.com)