DPRD Jembrana Soroti Kebocoran dan Peluang Bisnis Baru PDAM

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Jembrana Soroti Kebocoran dan Peluang Bisnis Baru PDAM

Selasa, 12 Mei 2026, 10:28 WITA Follow

bbn/dok Humas DPRD Jembrana/DPRD Jembrana Soroti Kebocoran dan Peluang Bisnis Baru PDAM.

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Komisi II juga menyoroti peluang pasar baru bagi PDAM, terutama dari sejumlah proyek besar yang direncanakan hadir di Kabupaten Jembrana. Mulai dari pembangunan Lapas di Melaya, proyek di kawasan Pekutatan, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pengambengan.

Menurut Komisi II, perluasan cakupan layanan ke proyek-proyek tersebut harus menjadi bagian dari arah pengembangan bisnis perusahaan.

Evakuasi Permasalahan Utama: Kekurangan Air Baku dan Kebocoran Jaringan

Selain hasil positif, sidak juga menemukan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani. Salah satunya, terbatasnya pasokan air baku di Jembrana. Komisi II merekomendasikan agar upaya komunikasi terkait suplai air dari Bendungan Titab—yang masuk dalam program Burana—terus dikawal oleh PDAM bersama pemerintah daerah.

“Kebutuhan air baku masih menjadi tantangan besar. Solusinya tidak cukup mengandalkan sumber lokal saja,” tegas Suastika.

Dalam sidak tersebut, Komisi II juga mengevakuasi persoalan kebocoran air yang masih tinggi. Kondisi pipa lama dinilai menjadi penyebab utama dan berdampak langsung pada potensi kerugian perusahaan.

PDAM Akui Tantangan Besar, Peremajaan Jaringan Butuh Investasi

Direktur Utama PDAM Tirta Amertha Jati, I Gede Puriawan, membenarkan bahwa tingkat kebocoran air atau NRW masih tinggi akibat banyaknya jaringan pipa yang sudah berusia tua.

“Peremajaan jaringan adalah kebutuhan mendesak. Untuk mengganti dan memindahkan pipa ke lokasi lebih aman, diperlukan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Puriawan menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan dua alternatif pendanaan: melalui dukungan pemerintah atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Komisi II Ingatkan: Jangan Andalkan Kenaikan Tarif

Sebagai penutup hasil sidak, Komisi II menekankan agar peningkatan pendapatan perusahaan tidak diarahkan pada opsi kenaikan tarif air.

“Kami memahami PDAM membutuhkan penguatan modal dan perluasan layanan. Tetapi kenaikan tarif bukan solusi. Harus ada inovasi tanpa membebani masyarakat,” tegas Suastika.

Dengan hasil sidak dan evaluasi tersebut, Komisi II meminta PDAM mempercepat perbaikan jaringan, memaksimalkan peluang usaha baru, dan menjaga efisiensi yang sudah berjalan agar dapat terus berkontribusi pada pendapatan daerah.