Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah layanan keimigrasian yang berhubungan langsung dengan wisatawan mancanegara.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang digelar Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Sabtu (4/7).

Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pelayanan publik terpadu, tetapi juga dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pesisir Bali.

Acara dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menilai pelayanan publik harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Gubernur Koster.

Menurutnya, status Bali sebagai destinasi wisata internasional membuat kualitas pelayanan publik menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai layanan, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga sektor perbankan, memiliki pengaruh terhadap kenyamanan wisatawan dan citra daerah.

Koster secara khusus menyoroti layanan keimigrasian yang dinilai memiliki peran strategis. Dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat dan diperkirakan hampir mencapai tujuh juta kunjungan sepanjang 2025, pelayanan keimigrasian di Bali menghadapi beban kerja yang sangat besar.

“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan keimigrasian bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi vertikal, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali agar kualitas layanan terus meningkat.

Pelayanan yang optimal, menurutnya, akan menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan sekaligus memperkuat reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Pada kesempatan itu, Koster juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai sarana mempermudah masyarakat memperoleh berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi.

Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.

“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, mengatakan Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.

Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Beragam layanan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, perpajakan, hingga konsultasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir Bali. Melalui aksi bersih-bersih pantai dan pelepasan tukik, seluruh pihak diajak memperkuat komitmen menjaga Bali tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.