Suwirta Kritik Pajak Klaim JHT di Atas Rp50 Juta: Orang Meninggal Tak Selayaknya Dipungut Pajak

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Suwirta Kritik Pajak Klaim JHT di Atas Rp50 Juta: Orang Meninggal Tak Selayaknya Dipungut Pajak

Senin, 9 November 2026, 21:12 WITA Follow

beritabali/ist/Suwirta Kritik Pajak Klaim JHT di Atas Rp50 Juta: Orang Meninggal Tak Selayaknya Dipungut Pajak.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta meminta Kementerian Keuangan meninjau ulang aturan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Ia mendorong agar klaim dana jaminan sosial tersebut dibebaskan dari pajak, terutama bagi pekerja yang membutuhkan manfaat dalam kondisi sulit.

Permintaan itu disampaikan dalam audiensi BPJS Ketenagakerjaan bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Bali di Ruang Bapemperda DPRD Bali, Senin (9/11/2026).

Isu pajak mencuat setelah Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua, Agus Theodorus Parulian Marpaung, menjelaskan ketentuan perpajakan atas pencairan JHT kepada anggota dewan.

Agus menyebutkan, PPh progresif sebesar 1-5 persen dikenakan pada klaim JHT dengan nilai di atas Rp50 juta. Ketentuan tersebut mengikuti aturan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, klaim di bawah batas tersebut tidak dikenakan potongan pajak.

Penjelasan itu disampaikan untuk meluruskan pemahaman mengenai peserta yang terkena pungutan ketika mencairkan dana JHT.

Menanggapi hal tersebut, Suwirta menilai pungutan pajak terhadap dana jaminan sosial tidak sepatutnya diberlakukan, terutama bagi peserta yang mencairkan manfaat dalam kondisi sulit.

“Masyarakat yang sakit atau meninggal tidak selayaknya dipungut pajak,” ujarnya.

Ia mendorong Kementerian Keuangan meninjau kembali regulasi tersebut sehingga pencairan klaim JHT dapat dibebaskan dari pajak.

Menurut Suwirta, dana JHT merupakan hasil tabungan pekerja selama bertahun-tahun yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai risiko kehidupan, seperti sakit, kehilangan kemampuan bekerja, hingga meninggal dunia. Karena itu, ia menilai pemungutan pajak atas dana tersebut perlu dikaji kembali agar sejalan dengan semangat perlindungan sosial yang hendak diperkuat melalui Perda inisiatif DPRD Bali.

Usulan pembebasan pajak JHT ini menambah daftar persoalan yang dibahas Komisi IV dalam audiensi tersebut. Sebelumnya, komisi itu juga menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali dan menyiapkan Perda inisiatif untuk memperkuat perlindungan pekerja rentan.

Perhatian khusus diberikan kepada pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk pekerja informal yang selama ini belum banyak terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Isu pajak klaim JHT juga berkaitan dengan upaya memperluas kepesertaan. Apabila pencairan manfaat dinilai masih terbebani pungutan, daya tarik program bagi pekerja yang belum terdaftar berpotensi terpengaruh. Namun, bahan audiensi belum menjelaskan besaran dampak ketentuan pajak tersebut terhadap minat pekerja untuk menjadi peserta.

Aturan pajak atas klaim JHT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, permintaan peninjauan ulang tersebut perlu ditindaklanjuti di tingkat Kementerian Keuangan. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kementerian Keuangan maupun penjelasan lebih lanjut dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai kemungkinan perubahan aturan tersebut.