Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali baru mencapai 48 persen. Menyikapi rendahnya angka tersebut, Komisi IV DPRD Bali berencana mengusulkan peraturan daerah (Perda) inisiatif dewan untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya pekerja sektor informal.

Rencana penyusunan Perda tersebut mengemuka dalam audiensi BPJS Ketenagakerjaan dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Bali di Ruang Bapemperda DPRD Bali, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan itu terungkap, kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) menjadi kelompok dengan cakupan kepesertaan paling rendah, yakni baru 38 persen. Sementara itu, kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) mencapai 65 persen.

Data tersebut dipaparkan Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua, Agus Theodorus Parulian Marpaung. Secara keseluruhan, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Bali baru mencapai 48 persen.

Selisih 27 poin persentase antara kepesertaan pekerja penerima upah dan bukan penerima upah menunjukkan masih lebarnya kesenjangan perlindungan jaminan sosial antara pekerja formal dan informal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang APBD 2027, target UCJ ditetapkan meningkat menjadi 54 persen.

“butuh dorongan dari legislatif melalui Perda agar mengikat seluruh pihak dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Agus.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan, saat ini Bali baru memiliki Perda Ketenagakerjaan yang bersifat umum. Regulasi tersebut belum secara khusus mengatur BPJS Ketenagakerjaan maupun perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, di Indonesia baru Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki aturan serupa.

“Nanti dari DPRD Bali, saya akan lapor ke Pak Ketua untuk mengusulkan Perda inisiatif dewan,” ujarnya.

Suwirta menjelaskan, Perda tersebut nantinya diarahkan untuk melindungi pekerja rentan bukan penerima upah, seperti buruh, tukang panggul, petani, nelayan, dan tukang suwun. Perlindungan yang menjadi perhatian mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap, ketika tua harus masuk panti jompo. Masa depan mereka harus dijamin pemerintah,” katanya.

Selain mengatur perlindungan pekerja rentan, Perda tersebut juga direncanakan memuat sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Suwirta menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih tertinggal dibandingkan BPJS Kesehatan karena perbedaan dasar hukum dan tekanan penerapannya di masyarakat.

“Orang meninggal kan cuma sekali, makanya kadang orang berpikir seolah-olah tidak sepenting BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Padahal, menurut Suwirta, iuran BPJS Ketenagakerjaan relatif terjangkau, yakni sekitar Rp16.000 per orang per bulan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).

“Sangat penting bagi mereka yang tergolong bukan penerima upah dan tenaga kerja rentan,” katanya.

Agus menyebutkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134.000 pekerja di Bali mengalami risiko dan menerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun.

“Uang ini beredar di Bali untuk menopang perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia juga menjelaskan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja berlaku sejak pekerja melangkah keluar rumah untuk berangkat bekerja hingga kembali tiba di rumah. Biaya perawatan ditanggung sesuai indikasi medis tanpa batas, disertai penggantian penghasilan selama pekerja menjalani perawatan dan tidak dapat bekerja.

Pekerja migran Indonesia dan anak buah kapal yang berangkat melalui jalur resmi juga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pihak lain, Agus menjelaskan Jasa Raharja menjadi penjamin pertama dengan plafon maksimal Rp20 juta. Selanjutnya, apabila korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kecelakaan tersebut terbukti sebagai kecelakaan kerja, biaya penanganannya ditanggung penuh BPJS Ketenagakerjaan.

Jika korban belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pembiayaan ditanggung BPJS Kesehatan. Sementara untuk kecelakaan tunggal, peserta dapat langsung menggunakan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelum Perda tersebut terwujud, Suwirta menyarankan BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan sosialisasi dan menjangkau pekerja di lapangan. Ia juga mendorong kerja sama dengan berbagai mitra, seperti lembaga perkreditan desa (LPD) dan koperasi.

Dalam audiensi tersebut, turut dibahas persoalan pajak atas klaim JHT. Agus menyebutkan, Pajak Penghasilan (PPh) progresif sebesar 1-5 persen hanya dikenakan terhadap klaim JHT di atas Rp50 juta sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

Suwirta meminta ketentuan tersebut ditinjau ulang agar klaim JHT dapat dibebaskan dari pajak.

“Masyarakat yang sakit atau meninggal tidak selayaknya dipungut pajak,” ujarnya.