Kapolda Bali Minta Kades Hati-Hati Kelola Dana Desa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kapolda Bali Minta Kades Hati-Hati Kelola Dana Desa

Rabu, 8 November 2017, 10:00 WITA Follow

ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kepala Desa (kades) diminta untuk mengamankan dana desa dan tidak terjerat tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose kumpulkan 2.000 Kades se-Bali di Lembah Pujian, Denpasar, Selasa (7/11).

Menurut Irjen Golose, proses pengelolaan seperti perencanaan, penanggungjawaban, monitoring, pelaksanaan hingga pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai titik rawan yang bisa menimbulkan tindak pidana. Apabila Kades tidak bisa mengelola dana desa dengan baik, maka bisa berpotensi tindak pidana korupsi.

[pilihan-redaksi]

Untuk itu, kata Irjen Golose, para Kades perlu diberikan arahan terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pasalnya, Kades dan perangkatnya masih ada yang minim pengetahuan dan bisa saja menimbulkan misadministrasi.

"Beliau-beliau sebelumnya tidak mengetahui unsur-unsur tindak pidana korupsi serta modus yang akan mencelakai dirinya sendiri sehingga kita sudah sampaikan tadi," jelasnya.

Irjen Golose menerangkan, dana desa dikelola oleh Kades dan diperuntukkan kepada masyarakat desa setempat. Meski diakuinya, Kades pasti mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa sehingga pihaknya menginstruksikan Babinkhamtibmas untuk mendampingi Kades selama merancang anggaran desa.

"Babinkamtibmas bisa mendampingi Kepala Desa dan masing-masing mengetahui perannya. Kita bersama dengan kepala dinas dan stakeholder terkait meminimalisir korupsi dari Desa itu sendiri," jelasnya.

Sehingga, apabila administrasi pengelolaan dana bisa ditertibkan, maka bisa mencegah korupsi di level yang lebih tinggi lagi. Kegiatan ini dikatakannya mengacu pada MoU Kapolri bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri terkait pengawasan dana desa. Setelah adanya nota kesepahaman tersebut, sampai saat ini pihaknya belum menemukan korupsi terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Meski demikian, Kapolda tetap memperingatkan apabila ditemukan hal tersebut maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum.

"Setelah MoU yang sudah kita lakukan belum ada penindakan, tapi kami warning dan mudah-mudahan tidak ada," tandasnya. [spy/wrt]

Berita Denpasar Terbaru

•

Minikino Film Week 12 di Bali Catat 6.558 Penonton, Hadirkan 202 Film dari 60 Negar

•

Jung Wooseok Bikin 3.000 Pengunjung Padati Mal di Sanur

•

BNN Bali Ajak Anak Muda Lawan Narkoba Lewat Lari

•

Ngaku Pecalang, Pria Minta Uang Rp120 Ribu di Warung Gunung Soputan Denpasar

•

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Pura Balangan, Mantan Kepala BPN Badung Ditahan

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

Reporter: bbn/bgl

Dana Desa

Kapolda Bali

Korupsi

The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874