Menimbang Hitam-Putih Keberlanjutan PPKM

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menimbang Hitam-Putih Keberlanjutan PPKM

Senin, 26 Juli 2021, 22:40 WITA Follow

beritabali/ist/Penyekatan di wilayah Denpasar saat PPKM Darurat.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Kegiatan e-Ngopi (elektronik - Ngobrol Pintar) perdana di kepengurusan Pimpinan Cabang KMHDI Denpasar periode 2021-2023 diadakan pada Sabtu (24/6/2021).

Kegiatan ini mengangkat topik "Menimbang Hitam-Putih Keberlanjutan PPKM : Manakah Yang Lebih Berat?". Situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Provinsi Bali tidak menyurutkan semangat PC KMHDI Denpasar untuk terus berkarya dan aktif menanggapi permasalahan di masyarakat saat ini.

Diskusi yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet ini turut dihadiri oleh perwakilan Pimpinan Daerah KMHDI Bali dan Pimpinan Cabang KMHDI Se-Bali. Banyak perspektif yang disampaikan terkait hitam-putih dari pemberlakuan PPKM ini. Baik dari faktor kesehatan, ekonomi, hingga masyarakat.

Salah satunya disampaikan oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PC KMHDI Denpasar, I Dewa Gede Darma Permana, ketika ditanya terkait manakah PPKM yang lebih berat. Beliau menjawab hal itu tergantung perspektif masing-masing kalangan masyarakat.

“Contohnya mungkin dari pandangan masyarakat kecil yang terdampak PPKM ini, akan melihat sisi hitam (negatif) nya yang lebih berat karena di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan jika kegiatan perekonomian dibatasi dalam kebijakan PPKM ini,” ungkapnya.

Sementara jika dilihat dari sisi putihnya, salah satunya yaitu dari sudut pandang tenaga kesehatan. “Jika dari perspektif dokter atau tenaga kesehatan atau masyarakat yang keluarganya pernah terkena Covid-19 ini pasti melihat PPKM ini dari sisi putih atau positifnya, karena dapat mengurangi mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kluster penyebaran Covid-19,” tambah Dewa.

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh I Komang Adi Saputra selaku pemantik pada kegiatan e-NGOPI ini. Dia menjelaskan bahwa PPKM ini menurutnya adalah kebijakan yang semu, ada namun serasa tidak ada. Karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

"Kita anggap saja PPKM itu ada, ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Kita ikuti regulasi tersebut namun tetap menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya. Jangan hanya terpaku pada situasi pandemi ini, tetapi fokuslah untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah krisis saat ini," ungkapnya dalam diskusi malam itu. Mengatasi keresahan masyarakat akibat adanya PPKM yang juga membatasi kegiatan perekonomian, I Gusti Putu Putra Mahardika selaku Ketua PC KMHDI Denpasar menyatakan bahwa ke depannya PC KMHDI Denpasar dapat turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah Provinsi Bali agar target vaksinasi di Bali dapat tercapai.

"Hari ini kita sedang berdamai dengan pemerintah dan Covid-19. Jika memang syarat untuk dapat membebaskan kembali perekonomian masyarakat kali ini dengan suksesnya vaksinasi, maka kita akan mendorong dan berupaya untuk memaksimalkan upaya vaksinasi agar nantinya jika sudah terbangun herd immunity di Bali dapat mendorong dibukanya perekonomian masyarakat khususnya juga pariwisata di Bali,” tuturnya di penghujung acara e-NGOPI.