Kolektif pekerja seni dan kreatif yang menamakan diri Spasi Bali menggelar aksi ekspresi seni sekaligus menyampaikan 15 tuntutan kepada pemerintah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). 

Mengambil lokasi di kawasan Puputan, Denpasar, aksi ini menjadi ruang bagi pekerja seni untuk menyuarakan respons terhadap dinamika politik dan sosial terkini.

Aksi tersebut melibatkan pelukis, musisi, pekerja seni rupa, serta pekerja kreatif lintas bidang. Mereka menampilkan beragam karya visual dengan pesan kritis yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Dari total 15 tuntutan yang disampaikan, sembilan tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, mencakup persoalan kebangsaan, politik nasional, dan kebijakan pemerintah pusat. Sementara enam tuntutan lainnya menyasar pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan dan persoalan kewilayahan di Bali.

Penanggung Jawab Pekerja Seni Kreatif di Bali (SPASI), I Putu Rivaldo P. P., mengatakan pemilihan aksi seni jalanan merupakan cara pekerja kreatif menyampaikan aspirasi sesuai dengan ruang ekspresi mereka.

“Kenapa kami tidak merespons di DPRD atau Gubernur? Karena kami adalah pekerja seni kreatif,” ujarnya.

Berbagai karya ditampilkan dalam aksi tersebut, mulai dari lukisan di atas banner dan kain, poster berbahan kertas, hingga sablon langsung (live screen printing) menggunakan teknik cetak cukil.

Pesan yang disampaikan melalui karya-karya tersebut beragam, mulai dari bernada preventif hingga provokatif. Menurut Rivaldo, keberagaman itu mencerminkan kepekaan sekaligus cara masing-masing pekerja kreatif dalam merespons situasi sosial dan politik.

Respons Publik Tinggi, Peserta Terus Bertambah

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Spasi Bali juga terlihat melalui respons di media sosial. Sebelum aksi berlangsung, penyelenggara membuka pengumpulan karya atau open submission melalui akun @spasi Bali dan sejumlah akun lainnya.

Menurut Rivaldo, unggahan pengumuman tersebut memperoleh sekitar 5.000 likes. Sementara poster kegiatan lainnya mendapatkan respons hampir 2.000 likes.

“Kami cukup terkejut dengan respons masyarakat,” kata Rivaldo.

Panitia mengaku awalnya belum dapat memperkirakan jumlah peserta maupun karya yang akan ditampilkan. Sebab, jangkauan awal kegiatan hanya melalui jaringan pertemanan dekat yang diperkirakan melibatkan sekitar 30 orang.

Namun, jumlah peserta dan karya terus bertambah sejak aksi dimulai pada siang hari.

Spasi Bali Tegaskan Tak Terafiliasi Elit Politik

Di tengah munculnya isu di media sosial mengenai potensi aksi nasional 10 November ditunggangi kepentingan elit tertentu, Spasi Bali menegaskan tidak memiliki afiliasi dengan elit politik mana pun.

Rivaldo menyebut aksi tersebut berlangsung atas kesadaran pekerja seni dan kreatif sendiri, tanpa pendanaan maupun sokongan massa dari pihak luar.

Ia juga menjelaskan bahwa Spasi Bali bukan serikat pekerja atau organisasi permanen yang memiliki struktur keanggotaan formal. Nama Spasi digunakan secara spontan, terutama untuk kebutuhan pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian.

Bahkan, kolektif tersebut mengusung gagasan untuk segera membubarkan diri setelah tujuan penyampaian aspirasi dianggap tidak lagi diperlukan.

“Spasi ini bukan serikat dengan visi misi besar. Justru visi misi kami adalah untuk segera bubar,” kata Rivaldo.

Menurutnya, kegiatan ini bukan profesi, melainkan bentuk kesadaran untuk merespons kondisi sosial dan politik. Apabila situasi negara dan politik sudah berjalan baik, kolektif tersebut tidak memiliki alasan untuk terus bertahan.

Rivaldo yang memiliki latar belakang sebagai pelukis juga menyampaikan bahwa dirinya berkarya tanpa mengikatkan diri pada aliran tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan aksi, panitia mengaku masih dapat mengenali peserta melalui jaringan pertemanan dan aliansi terdekat. Seluruh peraga serta properti aksi juga diberi tanda agar tidak disalahgunakan untuk memicu kerusuhan.

Siapkan Mitigasi Keamanan dan Pendampingan LBH Bali

Pelaksanaan aksi di kawasan Puputan Denpasar mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah peserta yang juga aktif dalam Gerakan Kamisan Bali menyebut jumlah personel yang berjaga lebih banyak dibandingkan aksi penyampaian pendapat sebelumnya di lokasi yang sama.

Berdasarkan keterangan di lapangan, instruksi pengamanan disebut datang langsung dari Polri, bukan dari tingkat Polres, mengingat kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan aksi nasional. Untuk menjaga keselamatan peserta, panitia menyiapkan tiga langkah mitigasi.

Pertama, peserta diarahkan memarkir kendaraan di lokasi yang memiliki akses keluar fleksibel dan tidak berada di jalur satu arah. Langkah ini dilakukan agar massa dapat segera terurai apabila terjadi situasi darurat, mengingat kawasan Puputan didominasi jalan satu arah.

Kedua, panitia membentuk tim keamanan internal untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusupan massa yang berupaya memicu kerusuhan maupun vandalisme di ruang publik.

Ketiga, panitia telah menjalin komunikasi dan mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. Pendampingan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk penangkapan peserta maupun penyitaan alat peraga secara sewenang-wenang.