PDIP ke Jokowi: Kalau Mau Cawapres Lain Mestinya Izin Dulu ke Megawati

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PDIP ke Jokowi: Kalau Mau Cawapres Lain Mestinya Izin Dulu ke Megawati

Senin, 13 November 2023, 07:36 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/PDIP ke Jokowi: Kalau Mau Cawapres Lain Mestinya Izin Dulu ke Megawati

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya menyampaikan calon yang didukungnya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai berlambang banteng.

Mulanya, Basarah membahas cara politik Megawati yang memegang teguh prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satunya terkait nilai berdemokrasi dan berhukum. Megawati, kata Basarah, membedakan masalah partai politik dan masalah kenegaraan.

Ia menegaskan bahwa Megawati hingga saat ini tetap memposisikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Basarah turut menyinggung momen Megawati menangis saat membela Jokowi yang dicaci maki.

"Maka sampai detik ini bu Mega menghormati pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PDIP siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden. Itu tegas," ujar Basarah di Posko Kemenangan Ganjar-Mahfud, Minggu (12/11).

Lalu, Basarah menegaskan Megawati memiliki hak untuk mengusung capres-cawapres dari PDIP karena duduk sebagai ketua umum.

Ia lantas menyinggung posisi Jokowi sebagai kader kebanggaan PDIP. Menurut Basarah, Jokowi mestinya mengerti mandat Kongres soal pengusungan capres-cawapres berada di tangan Megawati.

"Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati sebagai ketua umum PDIP. Karena itulah aturan mainnya berpartai," jelas Basarah.

"Maka kalau bicara berkomunikasi dengan bu Megawati dalam konteks kepartaian, seharusnya secara aturan organisasi kepartaian dan secara etika kepartaian yang menyampaikan atau setidak-tidaknya mendiskusikan tentang calon presiden lain yang mungkin diusulkan atau diinginkan oleh pak Jokowi didiskusikan dikonsultasikan dengan ibu Megawati," sambung dia.(sumber: cnnindonesia.com)