Saudi Tolak Normalisasi dengan Israel Sebelum Palestina Merdeka

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Saudi Tolak Normalisasi dengan Israel Sebelum Palestina Merdeka

Kamis, 8 Februari 2024, 16:14 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Saudi Tolak Normalisasi dengan Israel Sebelum Palestina Merdeka

BERITABALI.COM, DUNIA.

Arab Saudi menegaskan tidak akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel di tengah genosida Negara Zionis di Gaza.

Saudi juga menegaskan hanya akan mempertimbangkan normalisasi dengan Israel, jika perang di Gaza dihentikan dan negara Palestina merdeka terbentuk.

"Kerajaan Saudi telah mengomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah Amerika Serikat, bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina merdeka diakui dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi pada Rabu (7/2).

Saudi menyerukan agresi Israel di Gaza harus dihentikan dan semua pasukan Israel harus mundur dari wilayah yang terkepung, demikian dilansir New Arab.

Pernyataan terbaru Saudi usai kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke beberapa negara Timur Tengah, untuk membahas kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby sehari sebelumnya, bahwa pembicaraan mengenai normalisasi Saudi-Israel "sedang berlangsung".

Kirby sebelumnya mengklaim Washington sudah menerima tanggapan positif kedua belah pihak, bahwa Israel-Saudi sedang melakukan hal yang sama dan bersedia untuk terus berdiskusi.

"Mengingat apa yang disampaikan oleh Juru Bicara Keamanan Nasional AS, Kemlu [Saudi] menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya rakyat Palestina mendapat hak mereka yang sah," demikian keterangan Kemlu Saudi.

"Kerajaan mengulangi seruannya kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, untuk mempercepat pengakuan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak mereka yang sah dan agar tercapai perdamaian yang menyeluruh dan adil bagi semua," lanjut pernyataan tersebut.(sumber: cnnindonesia.com)