Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 30 April 2026
Pegawai Pemkot Bintek Legal Drafting
beritabali.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Tingginya heterogenitas kepentingan masyarakat, baik dalam menjalankan usaha maupun bidang lainnya di Denpasar harus diimbangi dengan sistem kerja pelayanan kalangan pegawai Pemkot Denpasar.
Permasalahan muncul dan berdampak pada gesekan sosial salah satu penyebabnya kurangnya pemahaman tentang peraturan daerah (Perda) maupun sejenisnya baik oleh pegawai maupun masyarakat. Penegasan ini disampaikan Sekda Kota Denpasar, Drs. I Nyoman Aryana, M.Si. ditemui disela-sela acara bimbingan teknis penyusunan hukum daerah (legal drafting) Senin (24/9) di Hotel Kedaton.
Lanjut Aryana, sebagai PNS sebagai kewajiban untuk memberikan kinerja secara profesional, sehingga tidak terkesan hanya melaksanakan tugas rutinitas. Untuk itu diharapkan jajaran pegawai Pemkot agar melek informasi terutamanya dari masyarakat langsung. Langkah ini akan lebih efektif dalam membangun inovasi kerja.
Diakui masih ada kalangan pegawai yang tidak memahami konsep dan teori dalam melaksankan kebijakan pimpinan, sehingga terkesan penjabarannya bersifat rutinitas. Padahal menurut mantan Kadis Kependudukan dan Capil ini kebijakan pimpinan masih bisa dikerjakan dengan pengembangan inovasi tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku.
Satu sisi masih kelihatan antara satu instansi dengan lainnya terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tufoksinya, masih perlu dilakukan koordinasi dalam mengimplementasikan Perda yang dikeluarkan. " Seorang pimpinan instansi tugasnya melaksankan kebijakan bukan menciptakan kebijakan, " ujar Aryana.
Selain itu, Aryana juga mengingatkan masing-masing pimpinan unit agar lebih cerdas dalam melihat masih ada beberapa Perda yang bisa dirancang. " Perda bagi usaha wiralaba bila dicermati bisa dimasukan dalam Perda rekreasi dan hiburan umum, saat ini belum masuk, " ujar Aryana.
Untuk itu kepada para peserta Bintek legal drafting di masing-masing unit kerja setelah selesai mengikuti pendidikan ini mampu menguasai penyususnan produk hukum sesuai dengan tupoksi.
Diharapkan dalam menghasilkan produk hukum daerah kedepan menurut Aryana agar akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah.
Oleh karena itu produk-produk peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu mengakselerasi perubahan dan lentur terhadap munculnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa dinamis.
I Ketut Suryadi, SH, Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Kota Denpasar , bintek legal drafting bagi kalangan PNS dilaksankan agar aparat dilingkungan Pemkot Denpasar bisa menguasai penyusunan produk hukum peaturan daerah, peraturan walikota dan sejenisnya yang menyangkut format penulisan, bahasa hukum, teknik pengaturan dan teknik per undang-undangan.
Diakui masih banyak aparat di Pemkot belum sepenuhnya menguasai legal drafting. Adapun kegiatan ini dilaksankan selama lima hari, diikuti oleh perwakilan dari unit kerja dilingkungan Pemkot, termasuk dari pegawai perusaha daerah.
Reporter: bbn/ctg
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
5 Pelaku Pembakaran ABK Benoa Ditangkap, Ini Motifnya
Dibaca: 3851 Kali
Koster Ungkap Rencana Akses Baru ke Besakih dari Klungkung-Bangli
Dibaca: 1797 Kali
ABOUT BALI
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Tradisi Imlek Unik di Singaraja, Patung Dewa Disucikan Tirta Tiga Pura