Gubernur : Krisis Kepercayaan Melanda Pengadilan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur : Krisis Kepercayaan Melanda Pengadilan

Denpasar

Rabu, 28 Mei 2008, 21:47 WITA Follow

image.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Gubernur Bali Dewa Beratha mengatakan isu tentang maraknya praktek mafia peradilan di Indonesia menyebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Hal ini berimplikasi pula pada menurunnya kesadaran akan hukum.

Saat ini, kata Gubernur Beratha, krisis kepercayaan telah melanda lembaga pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan bagi orang-orang yang mempunyai uang dan kedudukan. Padahal pengadilan dengan biaya murah, waktu yang cepat dan bersifat sederhana adalah unsur terpenting untuk membangun kepercayaan sebuah lembaga pengadilan.

“Tetapi pada kenyataannya hal seperti itu tidak didapatkan oleh masyarakat. Kualitas vonis yang diambil oleh majelis hakim mempunyai pengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan,” tandas Gubernur Beratha dalam sambutan tertulis yang dibacakan asisten I Setda Provinsi Bali, pada acara konsultasi publik Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk Menguatkan Kewenangan Komisi Yudisial Melalui Perubahan UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, di Denpasar, Rabu (28/5).

Terkait hal tersebut, menurut Beratha yang masa jabatannya tinggal beberapa bulan ini, bahwa membangun kepercayaan masyarakat kepada seorang hakim menjadi sangat penting dalam menjaga wibawa sebuah lembaga pengadilan yang bermartabat.

Salah satu upaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pengadilan, kata Beratha, adalah melalui pengawasan terhadap perilaku hakimnya.

“Apabila seluruh hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, maka bukan hanya kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim pun terpelihara,” ujar Beratha. (sss)