Deklarasi Damai, Enam Pimpinan Parpol Absen

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Deklarasi Damai, Enam Pimpinan Parpol Absen

Singaraja

Senin, 16 Februari 2009, 18:53 WITA Follow

images.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

pemilu 2009Mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2009 damai di Buleleng, sejumlah Partai Politik melakukan pengibaran bendera parpol bersama sekaligus pembacaan Deklarasi Pemilu Damai. Namun dari 31 Pimpinan Parpol tersebur enam parpol tidak hadir alias absen.

Sebanyak 31 Partai Politik yang akan bertarung dalam perhelatan Pesta Demokrasi 2009 di Buleleng, Senin (16/2) menyatakan kesepakatan damai melalui sebuah Deklarasi Pemilu Damai yang dibacakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi.

Untuk mewujudkan kebersamaan 31 parpol melakukan pengibaran bendera bersama-sama. Namun enam parpol yang absen terpaksa diwakili diantaranya Partai Pelopor, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Nasional Indinesia PNI Marhaenisme, Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Buruh.

” Pengibaran bendera parpol bersama dan Deklarasi Pemilu Damai dimaksudkan adanya sebuah komitmen bersama dalam menciptakan kondisi yang kondusif di Kabupaten Buleleng, sehigga proses pelaksanaan pemilihan legeslatif berjalan aman dan lancar,” ungkap Ketua KPU Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi.

” Berbagai pengalaman masa lalu yang menimpa Kabupaten Buleleng harus mampu menjadi pelajaran, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi setiap lima tahun dapat berjalan dengan aman dan lancar, khususnya di Buleleng
ini,” ujar Bupati Buleleng, Putu Bagiada.

Deklarasi Pemilu Damai di Buleleng berisikan lima poin pernyataan yang intinya setiap Parpol sebagai peserta Pemilu 2009 untuk mampu mentaati pelaksanaan dan ketentuan hukum sehingga mampu menciptakan kedamaian dan keamanan di Buleleng.

Peserta pemilu juga diminta mendukung aparat keamanan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 termasuk menyikapi hasil Pemilihan Legeslatif secara bijaksana.