Selamatkan Bali Tak Perlu Tunggu Otsus

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Selamatkan Bali Tak Perlu Tunggu Otsus

Denpasar

Kamis, 6 Agustus 2009, 11:37 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Bali merupakan provinsi yang kecil dan terpecah ke dalam 9 kabupaten/kota dimana masing-masing berlomba menggandeng investor sehingga akan dapat mempercepat kehancuran Bali. Menyadari hal itu digagaslah otonomi khusus (otsus) untuk memberikan kewenangan yang lebih besar pada provinsi.

Namun, diakomodasinya kepentingan kabupaten/kota dalam Ranperda RTRWP Bali merupakan hal yang patut disayangkan karena kotra-produktif dengan perjuangan otsus. Hal ini adalah bentuk inkonsistensi Pemerintah Provinsi yang selama ini getol memperjuangkan otsus dan telah menghabiskan banyak dana untuk itu.

Demikian dikatakan Agung Wardana, Direktur WALHI Bali menanggapi diakomodirnya kepentingan para Bupati dalam bentuk keluwesan kewenangan pemberian ijin investasi di RTRWP Bali, Kamis (06/08/09).

â€œUntuk menyelamatkan Bali tidak perlu menunggu Otsus, karena sebenarnya prinsip otsus sudah bisa dimasukkan dalam RTRWP ini. Permasalahannya sekarang terletak pada political will DPRD Bali untuk memperkuat posisi provinsi,â€ ungkap Agung.

Otsus pada prinsipnya memberikan kewenangan otonomi di tingkat provinsi sehingga mampu menselaraskan kepentingan Bali sebagai pulau kecil dalam model pengelolaan berbasis bio-region. Pengelolaan ini tidak didasarkan pada kepentingan admistratif kabupaten/ kota tetapi kepentingan menyelamatan Bali secara lebih luas.

â€œSeharusnya masyarakat Bali sudah bisa belajar dari banyaknya kasus yang selama ini terjadi akibat arogansi otonomi daerah yang berada di tangan kabupaten/kota,â€ Agung menambahkan.

Kasus Pantai Kelating, Bukit Mimba Padang Bai, TWA Buyan, Uluwatu merupakan latar belakang mengapa RTRWP ini justru harus diperkuat dengan sanksi yang tegas kepada pemberi ijin sebagai bentuk penjeraan bagi kabupaten/ kota. Namun hal ini terancam kandas ditengah jalan seiring dengan diakomodirnya titipan dari kabupaten/kota.

Ditanya tentang ancaman penghadangan oleh para Bupati jika RTRWP tidak mengakomodir kepentingannya, Agung justru melihat itu sebagai gertak sambal belaka. Karena para kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se-Bali telah menandatangani persetujuan substansi RTRWP Bali.

Hal itu bisa menjadi lelucon jika provinsi yang ketakutan dan mengikuti kehendak kabupaten/ kota karena diancam akan dihadang. Justru Provinsi-lah yang memiliki kewenangan untuk mencoret Ranperda RTRW Kabupaten/ Kota jika tidak sesuai dengan RTRW Provinsi. (ctg/*)

Berita Denpasar Terbaru

•

Transportasi Publik di Bali Masih Setengah Hati

•

Beredar Video WNA Jual Tanah di Kintamani 54 Are

•

Ujian Kemerdekaan Pers di Ruang Sidang Perdata

•

Pikap Hantam Avanza di Renon, 4 Penumpang Luka

•

Bakar Sampah Picu Warung Pertamini Renon Terbakar

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: -

RTRWP

Otsus

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!