Anggaran Dipangkas, KPUD Angkat Tangan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Anggaran Dipangkas, KPUD Angkat Tangan

Jumat, 30 Oktober 2009, 17:03 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Pemangkasan anggaran Pilkada Jembrana hingga mencapai separuh menuai protes dari KPUD Jembrana. Pasalnya, dengan anggaran Rp. 5 miliar, KPUD Jembrana selaku penyelenggara Pilkada angkat tangan untuk menggelar Pilkada Jembrana tahun depan.

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (30/10), KPUD Jembrana mengaku menyerah untuk menyelenggarakan Pilkada Jembrana jika hanya diberikan modal Rp. 5 miliar saja yang merupakan separuh dari anggaran yang diajukan Rp. 10 miliar

Tidak mungkin kita melaksanakan Pilkada dengan uang lima miliar. Anggaran yang kita sodorkan sudah baku dengan sistem konvensional. Selain itu, kebutuhan pilkada seluruh Bali sama hanya yang membedakan besaran anggaran dari sisi jumlah pemilih dan luas wilayah,katanya.

Wahyu mengaku angkat tangan jika Pemkab ngotot untuk memangkas anggaran. Bukan salah KPUD apabila nanti pilkada di Jembrana ditunda karena kewajiban kita sesuai UU
adalah menyelenggarakan Pilkada dan penganggarannya disediakan oleh pemerintah daerah setempat. tegasnya.

Sejatinya, kata Wahyu, pihaknya sudah mengakomodir keinginan Pemkab Jembrana untuk melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran hingga mencapai kisaran Rp 9,431 milyar sudah termasuk pilkada dua putaran dan dua kali pilkada ulang.

â€œKalaupun nanti hanya satu putaran tentu anggarannya akan dikembalikan. Konyol namanya jika KPUD tidak menganggarkan untuk putaran kedua,tandasnya.

Wahyu juga mengaku kerepotan dalam menurunkan standar honor PPS dan KPPS lantaran semuanya merujuk kepada Permendagri 44 pasal 4 dan 6 yang menyatakan upah mengacu pada honor Pemilu sebelumnya atau pemilu legislatif dan presiden.

â€œKalau honor KPPS kembali lagi seperti pada tahun 2005 sebesar Rp 40 ribu, dasar alasan kita sangat lemah untuk memotong upah mereka, kualitas pelaksanaan akan terganggu ujarnya.