Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 29 April 2026
Langkah Mundur Perlindungan Anak di Bali
Beritabali.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Kebijakan pemerintah provinsi Bali untuk membubarkan KPAID Bali dinilai merupakan langkah mundur dalam perlindungan anak di Bali. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat Maria Ulfah Anshor. Menurut KPAI seharusnya KPAID Bali tidak di bubarkan tetapi diperkuat dengan peraturan daerah (perda)
[pilihan-redaksi]
Maria Ulfah Anshor mengatakan ika dilihat dari segi fungsi dan tugas, KPAID berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah terhadap implementasi perlindungan anak.
Sehingga fungsinya tidak dapat disamakan dengan Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BP3A) yang bertugas membuat kebijakan. Menurut Maria pembubaran KPAID Bali akibat kesalahan tafsir undang-undang
"Jadi kata-kata dapat itu ada yang menafsirkan tidak boleh, harus dibentuk oleh badan hukumnya harus undang-undang. Sementara kalau kami melihat kata dapat itu artinya boleh dibentuk jika memungkinkan dimana daerah bisa memprakarsai pembentukan KPAID jika dibutuhkan tetapi tidak dilarang," papar Maria Ulfah Anshor.
Maria Ulfah Anshor berharap pemerintah provinsi Bali meninjau kembali keputusan penghentian operasional KPAID. Sementara berdasarkan data KPAI saat ini baru 21 provinsi yang memiliki KPAID dari 33 provinsi di Indonesia.
Reporter: bbn/mul
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
5 Pelaku Pembakaran ABK Benoa Ditangkap, Ini Motifnya
Dibaca: 3805 Kali
Koster Ungkap Rencana Akses Baru ke Besakih dari Klungkung-Bangli
Dibaca: 1747 Kali
ABOUT BALI
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Tradisi Imlek Unik di Singaraja, Patung Dewa Disucikan Tirta Tiga Pura