Pembangunan proyek Jalan di Atas Rawa (JDR) atau Jalan di Atas Perairan (JDP) yang rencananya akan dibangun Agustus 2011 dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru dan bukannya mengatai masalah kemacetan. Hal ini karena pembangunan jalan dengan biaya Rp 1 Trilyun lebih itu tidak berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Bina Marga.

[pilihan-redaksi]

Hal ini disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Ir Susalit Alius CES, di Denpasar (13/4/2011).

Menurut Susalit, selama ini pihaknya selaku perpanjangan pemerintah pusat di Bali tidak pernah diajak berkoordinasi oleh pihak yang akan mengerjakan proyek JDR/JDP ini. Proyek ini rencananya akan dikerjakan konsorsium, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura I, dan Bali Tourism Development Corporate (BTDC).

"Selama ini memang belum ada koordinasi, proyek jalan di atas rawa atau jalan di atas perairan ini seperti apa, outputnya seperti apa, kita belum pernah di ajak berkoordinasi. Belum ada sinkronisasi. Kita belum pernah diajak bicara, seperti apa nantinya jalan yang akan dibangun ini," kata Susalit.

Susalit mengatakan, pihaknya selaku perpanjangan pemerintah pusat di Bali dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum, tidak bermaksud untuk mempersoalkan apalagi menghambat pembangunan jalan ini, mengingat pembangunan JDR/JDP ini untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Tapi koordinasi antara pihak yang akan melaksanakan proyek dengan kita (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII) itu penting karena data traffic ada di kita semua. Kita juga ingin tahu, setelah jalan itu jadi nanti, intersectionnya (persimpangan) seperti apa, konektivitasnya seperti apa, system jaringannya bagaimana, dan berbagai hal teknis lainnya. Ini yang kita perlu tahu, karena semua data traffic ada di kita," jelas Susalit.

Menurut Susalit, karena tidak adanya koordinasi, jangan sampai pembangunan JDR/JDP ini menimbulkan persoalan baru.

"Jika salah perhitungan dan tidak menggunakan data traffic yang tepat, bisa saja terjadi terjadi "bottle neck" (leher botol) di persimpangan yang akan dibangun, dan malah akan menimbulkan kemacetan, bukannya mengatasi persoalan kemacetan. Antara traffic dan kapasitas jaringan yang akan dibangun harus sesuai keduanya," kata Susalit.

Susalit berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengkoordinasikan hal ini sebelum JDR/JDP itu mulai dibangun.

"Harus disesuaikan agar kapasitas jaringan yang akan dibuat sesuai dengan traffic, perlu koordinasi, biar sinkron antara jalan yg dibuat konsorsium dan jalan proyek kabupaten. Pembiayaan asalnya boleh darimana saja, tapi harus sinkron, kalo bisa dikoordinasikan secara keseluruhan oleh gubernur. Bersama-sama kita satukan persepsi, disinkronisasikan supaya manfaatnya maksimal dan tidak timbul masalah kemacetan baru," ucap penggemar motor Harley Davidson ini.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi dan DPRD Bali sepakat mengganti nama proyek jalan di atas rawa (JDR) menjadi jalan di atas perairan (JDP) yang menghubungkan Pesanggaran, Kota Denpasar dengan Nusa Dua, Kabupaten Badung, yang rencananya mulai dibangun Agustus 2011. Jalan tol tersebut hampir sama dengan jalan layang di Cengkareng, Jakarta.

Proyek pembangunan ini akan dikerjakan lewat konsorsium, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura I, dan Bali Tourism Development Corporate (BTDC). Jalan tol panjangnya mencapai 11,5 kilometer dengan perkiraan biaya mencapai Rp1,4 trliun. Jalan tol tersebut juga akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai.