Tolak Wisata Syariah, Puluhan Warga Demo DPRD Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Tolak Wisata Syariah, Puluhan Warga Demo DPRD Bali

Selasa, 24 November 2015, 14:40 WITA Follow

beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Puluhan massa dari berbagai elemen, Selasa siang (24/11/2015) melakukan aksi demo menolak wisata syariah di Gedung DPRD Bali. Pendemo beralasan wisata syariah tidak tepat dijalankan dan dikembangkan di Bali karena tidak cocok dengan kearifan lokal dan tradisi budaya Bali.

Dengan berjalan kaki puluhan massa pendemo mendatangi gedung DPRD Bali di kawasan Renon Denpasar. Beberapa massa mengenakan topeng wayang dan membawa spanduk demo.

Sepanjang jalan, puluhan massa menyerukan penolakan terhadap rencana pengembangan wisata syariah di pulau Bali.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, puluhan aparat kepolisian daerah Bali sudah melakukan penjagaan di sekitar lokasi demo sejak pagi hari.

Sampai di halaman gedung DPRD Provinsi Bali, massa mencoba masuk untuk bertemu anggota dewan namun dihadang aparat kepolisian.

Para pendemo kemudian melakukan aksinya di halaman gedung DPRD Bali. Silih berganti melakukan orasi yang berisi penolakan wisata syariah di Bali.

Menurut pendemo, aksi ini tidak ada hubungannya dengan agama atau keyakinan tertentu. Demo hanya menuntut agar wisata syariah tidak dijalankan di Bali, karena tidak tepat atau tidak cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat.

"Silakan saja kembangkan wisata Syariah, tapi di luar Bali, karena Bali sudah dikenal dengan pariwisata budayanya, dengan ciri khas adat dan budaya Bali, juga ada kearifan lokal di dalamnya. Jadi biarlah seperti semula, jangan lagi ada wisata syariah di Bali,"ujar Putu Dana, salah satu koordinator aksi, yang juga Ketua Umum ormas Cakrawayu Bali.

Di akhir aksi, para pendemo meminta agar Presiden Jokowi tidak mengijinkan wisata Syariah dikembangkan di wilayah Bali karena dinilai tidak tepat untuk dijalankan di pulau Bali. [bbn/nap]