Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Minggu, 15 November 2026
Komisi I DPRD Bali Koordinasi Ke Dinas Perijinan Karangasem
Senin, 19 Juni 2017,
14:00 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Beritabali.com, Karangasem. Komisi I DPRD Provinsi Bali melakukan koordinasi ke Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karangasem untuk membahasa Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Perijinan di Kabupaten Karangasem.
Rombongan diterima oleh Kadis PM2PTSP Kabupaten Karangasem I Wayan Putu Laba Erawan beserta staf.
Kadis PTSP Kabupaten Karangasem menyampaikan pihaknya memiliki 75 jenis pelayanan perijinan yakni ijin penunjang usaha sebanyak 9, lingkup ijin usaha 56, dan tanda daftar usaha 10 jenis. Ijin IPR Pertambangan yang terbit pada tahun 2017 dari 1 Januari hingga saat ini berjumlah 9 ijin. Tahun 2016 ijin IPR Pertambangan ada 32 ijin.
"Jadi total ijin secara keseluruhan 2017, dari semua jenis mencapai 324 ijin. Total ijin 2016, 1142 ijin dari semua jenis," katanya, Senin (19/6).
Kata dia, proses kepengurusan dikeluarkan setelah 7 hari ijin itu lengkap dan benar. Namun ini bisa sampai 2 bulan lantaran masih ada proses di OPD lain, padahal proses perijinan sudah berjalan tujuh hari maksimal.
Sementara, terkait ijin pertambangan, kewenangan ada di Provinsi, namun ada beberapa proses perijinan sebelum masuk ke Provinsi masih menjadi tugas kabupaten, diantaranya ijin pemanfaatan ruang dan ijin lingkungan. Namun, Ijin pemanfaatan ruang terbentur Perda 17 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem, sehingga ada beberapa wilayah seperti rendang, selat dan beberapa di Bebandem karena berada di atas 500 mdpl sehingga belum mampu diberikan ijin usaha pertambangan.
Komisi I mengatakan hingga kini Perda pertambangan masih belum bisa diundangkan lantarah belum verifikasi ke pusat. Selain itu, masalah ketinggian ijin pertambangan, yang lebih pentingadalah keselamatan dan keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Pada intinya aturan ini untuk melindungi, jika terganggu maka ketinggian harus diatur lagi.[rls/drd/wrt]
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2356 Kali
02
03
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1545 Kali
04
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1409 Kali
05
Relawan Gibran di Bali Tetap Solid Meski Ada Isu Wapres Mundur
Dibaca: 1122 Kali
ABOUT BALI
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Selasa, 10 November 2026
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026