Badung Meraih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Badung Meraih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Senin, 11 Desember 2017, 07:24 WITA Follow

beritabalicom/ist

BERITABALI.COM, BADUNG.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se dunia ke-69 tahun 2017 menjadi moment membanggakan bagi Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten-Kota Peduli HAM tahun 2016.

Penganugerahan Provinsi dan Kabupaten-Kota Peduli HAM diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, kepada Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa di Hotel Sunan Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017). Acara penganugerahan terasa spesial, karena dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo.

Dikatakan Kepala Badan Hukum Setda Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa, syarat mendapatkan Penganugerahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kriteria Daerah Kabupaten-Kota Peduli HAM.

Kriteria yang dinilai dari penghargaan ini, lanjutnya, adalah hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan layak serta lingkungan yang berkelanjutan.

“Prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemda Badung, karena menandakan bahwa Badung peduli akan HAM. Pesan Pak Bupati dan Wakil Bupati, ini harus dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah,” terang Kabag Hukum Setda Kabupaten Badung ini.

Dalam kesempatannya, Budi Argawa pun tak lupa mengucapkan terima kasih, atas koordinasi yang baik antar stakeholder pusat dan daerah dalam melakukan kajian regulasi untuk mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) atas hak-hak asasi masyarakatnya.

Menurutnya hasil yang dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Badung, bagian dari prestasi bagi Kepala Daerahnya. Sebab dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan salah satu Rencana Kerja Pemerintah, yang menjadi agenda penting di dalam Implementasi Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengukur kinerja HAM di pemerintah daerah.

“Hal ini bisa dilihat kelengkapan regulasi atau kebijakan yang diciptakan di tingkat daerah, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia,” tuturnya.

Lalu apakah yang dimaksud dengan RANHAM? Adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun untuk Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.[bbn/rls/psk]

Berita Badung Terbaru

•

Penjelasan BBMKG soal Viral Pusaran Angin di Kintamani

•

Bulan dan Venus Tampak Berdempetan di Langit Bali, Ini Penjelasan BMKG

•

WNA Australia Bunuh Dua Anaknya di Kuta Diduga Memiliki Masalah Kesehatan Mental

•

Orok Ditemukan Tersangkut Penghalang Sampah di Sungai Pererenan

•

Polisi Menduga Ayah WN Australia Aniaya 2 Anak Sebelum Bunuh Diri

Berita Premium

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Dari Musisi Muda hingga Sesepuh, Praja Mandala Jadi Panggung untuk Berkarya

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

Reporter: bbn/net

Penghargaan

Badung

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com