Polda Bali Tidak Melihat Indikasi Aksi People Power di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Polda Bali Tidak Melihat Indikasi Aksi People Power di Bali

Selasa, 21 Mei 2019, 17:30 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Aksi People Power menolak hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei di Jakarta, tidak berpengaruh terhadap Bali. Bahkan sejauh ini, tidak terlihat adanya tanda-tanda pengerahan massa besar-besaran di Bali.

[pilihan-redaksi]
“Kalau berangkat secara bersamaan/massal tidak ditemukan. Tapi kalau perorangan tidak bisa kami pantau,” terang Kabid Humas Polda Bali Kombespol Hengky Widjaja, Senin (20/5).

Perwira melati tiga di pundak itu kembali menegaskan, saat ini Polda Bali masih status siaga terutama dalam rangka pengamanan Pemilu, terlebih lagi menjelang Idul Fitri.

Jadi, dengan adanya dua kegiatan tersebut, pengamanan yang dilakukan jajaran Polda Bali semakin ditingkatkan. “Sekarang ini Polda Bali status siaga, pengamanan semakin ditingkatkan,” tegasnya.

Selain itu, Kombes Hengky menghimbau melalui media agar masyarakat Bali tetap tenang, namun waspada. Selain ia juga mengajak agar tidak terprovokasi isu tentang People Power.

“Karena ada mekanisme yang bisa ditempuh dalam Negara demokrasi yang besar seperti Indonesia ini," ujarnya.

[pilihan-redaksi2]
Kombes Hengky menambahkan, Polda Bali sendiri akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangkitkan rasa nasionalisme khususnya pada saat ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 111.

Patut diketahui, Pemilu telah selesai pada 17 April 2019 lalu, dan saat ini menunggu hasil KPU. Namun sejumlah massa pendukung Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana menggelar aksi di Kantor Bawaslu dan KPU di Jakarta.

Pendukung Prabowo meminta agar pencalonan Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi karena dianggap telah melakukan kecurangan. Mereka awalnya menggunakan istilah People Power, namun kemudian diubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. (bbn/Spy/rob)