Kerumunan Jokowi di NTT, Polri: Tidak Ada Pelangaran Hukum

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kerumunan Jokowi di NTT, Polri: Tidak Ada Pelangaran Hukum

Sabtu, 27 Februari 2021, 22:45 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Polri mengklarifikasi kabar penolakan laporan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan terkait kerumunan yang terjadi ketika kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Sebenarnya bukan menolak laporan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Sabtu (27/2/2021) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Rusdi menjelaskan, pihaknya telah melakukan konsultasi dan menyimpulkan kejadian kerumunan yang terjadi ketika Presiden Jokowi kunjungan kerja di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT tidak ada indikasi pelanggaran hukum.

"Tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Ka SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," ujarnya.

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang diwakili Kurnia melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri, Kamis 25 Februari 2021.

Pelaporan tersebut dilakukan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 saat kunjungan kerja Jokowi ke Maumere, NTT, Selasa 23 Februari 2021. Menurut pengakuannya, Polri menolak laporan tersebut.

"Dengan tidak diterbitkannya Laporan Polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum," ujar Kurnia, Jumat 26 Februari 2021.

Dia menuturkan alasan penyidik menolak laporannya. Polisi ingin lebih dulu melakukan penyelidikan tanpa harus menerima laporan.

"Kok saya melapor malah tidak diterima itu, saya bingung. Diksi mereka bukan tidak diterima, mereka (polisi) akan melakukan penyelidikan lebih dulu. Nah setelah penyelidikan dilakukan, nanti akan dibagikan ini masuk kategori mana," ungkap Kurnia.

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: bbn/net

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com