PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Waspada "Letupan Sosial"

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Waspada "Letupan Sosial"

Sabtu, 3 Juli 2021, 15:00 WITA Follow

beritabali/ist/Diskusi Pokdarkamtibmas di Denpasar.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemerintah diminta mewaspadai potensi konflik sosial atau letupan sosial akibat dampak dari kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat.

Karena, di satu sisi masyarakat dihadapkan pada permasalahan dalam memenuhi kebutuhan 'isi perut' dan batasan waktu berjualan yang singkat bagi pelaku kuliner serta penetapan prasyarat ketat dan mahal bagi wisatawan untuk bisa memasuki Bali menjadi faktor-faktor pemicu yang mesti diantisipasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POKDAR Kamtibmas) Bhayangkara Daerah Bali, Yosep Yulius Diaz saat berlangsungnya Forum Diskusi Masyarakat (Fodim) dengan tema Kebijakan Pariwisata Bali Di Era New Normal di Denpasar (2/7/2021).

"Pemerintah harus memetakan lebih seksama untuk mengantisipasi 'bom waktu' pemicunya, dan penanganannya haruslah holistik dan tidak militeristik, Hendaknya janganlah nantinya malah membenturkan Pecalang dan Satpol PP dengan masyarakat sebagai implikasi dari adanya dugaan 'letupan sosial' yang masih tersembunyi," ungkap Yusdi Diaz.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut diantaranya Prof. Windia (UNUD), Wiwin Suyasa (UNESCO Batur Geopark, Bangli), Ghufron, CHA. (Bali Sales & Marketing Community), Meindra (forum Desa Wisata) dan Ngurah Paramartha (Penulis).

Sementara itu, Agus Samijaya, SH., Sekretaris Pokdar Kamtibmas Bali mengkritisi hegemoni pemerintah pusat yang tidak memberikan hak otonomi daerah untuk mengelola kebijakannya sendiri.

"Seperti halnya Bali yang sudah menyumbangkan devisa negara sedemikian besar dari sumber pariwisata untuk membuka pintu internasionalnya, padahal, Bali dengan seluruh pemangku kebijakan pariwisatanya telah memenuhi standar CHSE, pelaksanaan vaksinasi yang masif serta masyarakatnya sudah mematuhi aturan protokol kesehatan.

Pendapat berbeda disampaikan, Wiwin Suyasa yang menyebut bahwa perang informasi di dunia sedang berlangsung pada momentum terjadinya wabah pandemi Covid-19 saat ini, dari mulai perdebatan terkait sosok virus tersebut sampai dengan debat kusir mengenai penanganan dan skema dan jenis vaksinasinya.

Menurutnya, Kurang bijaksana jika ada anggapan bahwa sektor pariwisata merupakan penyebab dari keterpurukan ini.

"Mungkin pemahaman yang selama ini dari masyarakat yang terlanjur salah dalam mempersepsikan pariwisata, padahal pariwisata ada disetiap sendi kehidupan dan merupakan hasil akhir (hilir) dari sebuah proses ekosistem, jadi bagaimana sebuah produk hilir malah akhirnya disalahkan?" sindirnya.