Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) atau Jamkrida Bali Mandara mendapat perhatian Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Klungkung. 

Fraksi Hanura mengingatkan agar investasi tersebut tidak mengganggu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pembangunan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Selain mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, penambahan modal tersebut juga harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi di Kabupaten Klungkung.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Hanura dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda). Pandangan tersebut dibacakan I Wayan Buda Parwata dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (9/11/2026).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura mengapresiasi rencana pemerintah daerah menambah investasi pada perusahaan penjaminan kredit tersebut. Namun, kebijakan penyertaan modal harus disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi Hanura mengingatkan bahwa dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara optimal. Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan mekanisme pengelolaan dana agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Hanura turut mempertanyakan manfaat konkret yang akan diperoleh Pemkab Klungkung maupun masyarakat dari penambahan penyertaan modal tersebut. Meski nilai saham Pemkab Klungkung relatif kecil dibandingkan pemegang saham lainnya, investasi itu diharapkan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang sebanding.

Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1 miliar. Dengan tambahan tersebut, total penyertaan modal Pemkab Klungkung kepada PT Jamkrida Bali Mandara ditargetkan mencapai Rp2 miliar hingga 2027.

Terkait rencana tersebut, Fraksi Hanura secara khusus mengingatkan agar penambahan investasi tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.

"Penambahan modal harus mempertimbangkan kondisi APBD agar tidak mengurangi alokasi anggaran untuk program-program prioritas yang lebih mendesak bagi masyarakat," tegasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memastikan kondisi fiskal Klungkung benar-benar memungkinkan untuk merealisasikan penambahan penyertaan modal tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya.

Selain persoalan kemampuan keuangan daerah, Fraksi Hanura juga menyoroti efektivitas tambahan modal dalam memperluas akses pembiayaan bagi koperasi, UMKM, dan sektor usaha produktif lokal.

Perhatian tersebut didasarkan pada masih adanya pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh fasilitas kredit perbankan. Melalui penambahan penyertaan modal, Jamkrida diharapkan dapat memperkuat fungsi penjaminan sehingga semakin banyak pelaku usaha lokal yang memperoleh kesempatan mengakses pembiayaan.

Fraksi Hanura berharap penyertaan modal tersebut tidak sekadar menjadi investasi pemerintah daerah, tetapi benar-benar mampu memperkuat peran Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Klungkung.

Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai manfaat, efektivitas, serta keberlanjutan kebijakan penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara.