Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




14 Pegawai Pemkab Buleleng Positif Narkoba, Satu Sudah Dipecat

Rabu, 11 November 2026, 21:07 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/14 Pegawai Pemkab Buleleng Positif Narkoba, Satu Sudah Dipecat.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Sebanyak 14 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. 

Dari jumlah tersebut, satu tenaga kerja di RSUD Buleleng telah diberhentikan, sedangkan nasib 13 pegawai lainnya masih menunggu pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan temuan tersebut berasal dari kegiatan deteksi dini melalui tes urine yang dilaksanakan BNNK Buleleng selama September hingga Oktober 2026.

Dari total 14 pegawai, lima berkas telah diajukan ke Bapek untuk dibahas terkait pemberian sanksi. Sementara berkas pegawai lainnya masih dianalisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebelum diajukan ke Bapek.

"Yang tahap satu baru lima orang yang diajukan. Kemudian ada temuan lagi. Sisanya masih dianalisis untuk dibahas di Bapek, mungkin minggu depan," jelas Suyasa, Rabu (11/11).

Di luar proses tersebut, satu tenaga kerja di RSUD Buleleng yang terindikasi positif narkoba telah diberhentikan oleh direktur rumah sakit. Tenaga tersebut bekerja berdasarkan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU), bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemberhentian dapat dilakukan langsung melalui kewenangan pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng.

Sementara itu, pegawai berstatus PNS maupun PPPK harus menjalani proses sesuai mekanisme disiplin kepegawaian. Bapek akan mempelajari kasus masing-masing sebelum menentukan bentuk pembinaan atau sanksi yang diberikan.

Suyasa menegaskan, hasil tes urine dalam kegiatan deteksi dini BNNK perlu dibedakan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang telah ditangani aparat penegak hukum. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pembinaan di lingkungan pemerintahan.

Karena itu, penanganan terhadap setiap pegawai tidak selalu sama. Bentuk penanganan dapat berupa rehabilitasi, teguran, hingga hukuman disiplin kepegawaian. Sanksi disiplin juga memiliki beberapa tingkatan, mulai dari penurunan pangkat, pencopotan jabatan, hingga penundaan kenaikan gaji.

"Belum bisa dibicarakan keputusan apa yang akan dijatuhkan. Nanti Bapek yang membahas, karena harus dilihat kasus posisinya masing-masing," ujarnya.

Terkait lokasi temuan, Suyasa menyebut pegawai yang terindikasi positif narkoba tidak hanya berasal dari RSUD Buleleng, tetapi juga ditemukan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/rat



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami