Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2, hambatan lain yang juga dihadapi dalam penanganan Covid 19 di masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. 

Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi mengatakan, saat ini istilah infodemik kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali. 

“Istilah Infodemik itu sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi, kita saat ini di situasi pandemik, wabah global, bukan lokal. Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini,” katanya Dialog Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bertajuk “Semangat Kemerdekaan Generasi Pandemi”, Selasa, 17 Agustus 2021 secara daring.

Selain itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Fenomena itu yang sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal COVID-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.

“Akibat infodemik ini bisa cukup fatal, sampai menyebabkan korban nyawa, misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks, jadi lengah gak papa kalau kena, tinggal kasi bawang putih, padahal sebetulnya hoaks. Terus berbagai narasi yang menghasut tapi hoaks sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang sudah cukup susah karena wabah ini, jadi kita kasihan sekali,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya mencatat ada 1.857 isu hoaks yang beredar terkait penangan covid, vaksin dan juga PPKM. Misalnya ada isu kalau divaksin bisa menimbulkan epilepsi dimana hal tersebut tidaklah benar dan juga MUI telah menegaskan, kalau vaksin itu halal serta aman. 

Ada tiga jangkauan untuk menghalau Hoaks mulai dari Hulu yaitu tentunya literasi jangka Panjang mengedukasi masyarakat, selanjutnya level tengah yaitu menyaring dengan teknologi buatan dengan sabuah mesin milik kominfo. Dan terakhir di level hilir, yaitu kerja sama dengan polri dan bila ditemukan ada pelanggaran maka bisa langsung diproses secara hukum.

Disabilitas Minim Informasi

Sementara itu, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden mengatakan bahwa penyandang disabilitas punya hak mendapatkan informasi yang benar mengenai vaksinasi COVID-19. Maka dari itu sosialisasi yang dilakukan pun harus menyasar orang-orang terdekat mereka. Karena, salah satu tantangan vaksinasi pada penyandang disabilitas adalah karena masih banyak orang yang tidak paham.

"Literasi informasi, literasi digital, itu sangat minim sekali. Walaupun kita sudah setiap hari memberikan informasi kepada masyarakat, tapi untuk informasi ini sangat minim diterima teman-teman disabilitas," tegasnya. 

Hal inilah yang dinilai Angkie menyebabkan banyak beredar hoaks dan informasi yang simpang siur, dan membuat para penyandang disabilitas menjadi bingung untuk percaya kepada siapa.

Pendiri Thisable Enterprise ini mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang berbasis komunitas. 

"Teman-teman disabilitas akan lebih mempercayai apa yang komunitasnya bilang. Jadi untuk meminimalisir hoaks itu adalah bagaimana komunitas teman disabilitas itu mendapatkan akses informasi yang valid," tukasnya.