Pemerintah Didesak Prioritaskan Vaksinasi Kelompok Rentan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemerintah Didesak Prioritaskan Vaksinasi Kelompok Rentan

Sabtu, 21 Agustus 2021, 20:55 WITA Follow

bbn/ilustrasi/Pemerintah Didesak Prioritaskan Vaksinasi Kelompok Rentan.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah didorong untuk memprioritaskan akses vaksinasi Covid-19 untuk kelompok rentan dalam program vaksinasi nasional.

Dalam keterangan persnya, Clara Siagian, MPP, Peneliti Senior Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), menekankan program vaksinasi yang tidak memprioritaskan kelompok rentan cenderung menambahkan hambatan ganda.

“Kelompok-kelompok rentan sudah mengalami berbagai hambatan dalam mengakses vaksinasi. Semakin miskin seseorang, sebagai contoh, semakin besar kemungkinannya tidak memiliki NIK. Mensyaratkan NIK hanya akan menciptakan lingkaran kerentanan baru bagi orang-orang yang sudah rentan," kata Clara.

Untuk itu, CISDI dan Puskapa meminta pemerintah menggunakan variabel kerentanan sebagai berikut untuk memperluas dan memprioritaskan cakupan vaksinasi bagi kelompok-kelompok rentan.

Adapun prioritas itu dengan merujuk catatan Bappenas RI, UU 39/2012, panduan SAGE WHO dan model CDC ialah:

individu tanpa akses pelayanan kesehatan yang mumpuni
individu dengan status sosialekonomi rendah
individu dengan penyakit penyerta
kelompok demografi dengan relasi kuasa rendah, seperti lansia, anak, dan perempuan
individu yang alami ketersisihan sosial berdasarkan agama/kepercayaan, disabilitas, etnis/suku, dll
penduduk di wilayah 3T
individu yang tidak mampu laksanakan 5M.

“WHO melalui Scientific Study Group of Expert (SAGE) di bulan Oktober 2020 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan penekanan pada kesetaraan (equity), penyelamatan nyawa manusia atau human rights, hingga hak atas kesehatan. Untuk itu, kelompok yang paling rentan terinfeksi seharusnya mendapat prioritas akses ke vaksinasi,” ujar Diah Saminarsih, Penasihat Senior Urusan Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal WHO dan Pendiri CISDI.

Seperti diketahui, hingga 16 Agustus 2021 tercatat 54.382.680 (26,11 persen) dosis vaksin pertama dan 28.524.986 (13,69 persen) dosis vaksin kedua telah diberikan kepada masyarakat.

Sumber: Suara.com