Kondisi keuangan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini kembang kempis. Berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi covid, ditambah berkurangnnya dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk penanganan covid, menjadi penyebab. 

Sehingga untuk mengatasinya, Pemprov akan mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait refocusing anggaran sebanyak Rp 227,6 miliar untuk pembayaran utang.

Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama OPD akan melakukan finalisasi refocusing sebanyak Rp 227 miliar dalam waktu dekat ini.

"Refocusing ini dilakukan pemprov untuk membayar utang tahun 2021," kata Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB ini, Senin (18/4). 

Gita tak menyebut kapan kepastian izin tersebut diperoleh.

”Kita sedang minta izin. Tentu semuanya melalui proses,” ujarnya. 

Dari total keseluruhan utang, Pemprov melakukan rasionalisasi belanja OPD sekitar Rp 160 miliar. Adapun sisanya diambil dari program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. 

”Pokir sekitar Rp67 miliar. Sisanya kita (OPD) ada sekitar Rp 160 miliar,” ujarnya.

Gita mengatakan, tahun ini diharapkan pendapatan daerah bisa lebih baik. Seiring dengan melandainya kasus covid. Selain itu, Pemprov juga tengah mengupayakan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi.

Katanya, beberapa waktu lalu sejumlah OPD telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaitannya dengan peluang mendapatkan PAD dalam bentuk bagi hasil dari sektor sumber daya alam

"Sumber-sumber penerimaan ini yang sedang kita konsolidasikan,” sebut Gita.

Bukan itu saja, sumber PAD dari pajak kendaraan bermotor juga sedang diintensifkan. Terutama terhadap ratusan ribu kendaraan bermotor yang sejauh ini tidak aktif dalam membayar pajak.

”Kita pikirkan caranya untuk (pajak kendaraan) yang tidak aktif, bisa aktif (membayar),” tandas Gita.

Wakil Ketua I DPRD NTB, H Mori Hanafi menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun 2022 dalam kondisi sulit atau kurang sehat. 

”Kita dalam keadaan sulit, bukan bangkrut. APBD kita terkontraksi, dalam kondisi kurang sehat,” katanya.

Mori menjelaskan, ini disebabkan adanya beban utang yang harus ditanggung APBD NTB tahun 2022 yang muncul dari ketidakmampuan pemerintah untuk membayar semua pekerjaan di akhir Desember tahun 2021 dengan nilai Rp 227 miliar.

”Terpaksa tidak dibayar karena tidak ada uangnya. Kebanyakan yang diutang ini adalah pelaku-pelaku ekonomi lemah, seperti material proyek pembangunan,” imbuh Mori.

Meski nilai beban utang ini hanya lima persen dari nilai APBD NTB Tahun 2022, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus mengupayakan beban utang terlunasi tahun ini, sehingga tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023. Mengingat tahun depan, sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

"Ini yang harus dipikirkan, bagaimana agar APBD kita sehat tahun 2023. Tidak ada lagi beban utang dari tahun-tahun sebelumnya,” terang politisi Gerindra ini.

Menurut Mori Hanafi, ada beberapa penyebab pemerintah daerah tidak mampu membayar. Pertama akibat dari pengurangan dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat ke daerah.

Kedua, sekitar delapan persen dari APBD NTB digunakan untuk kegiatan vaksinasi. Meski vaksinnya gratis, namun pemerintah harus membayar honor atau gaji vaksinator, penyimpanan vaksin dan seterusnya.

”Ketiga menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi, salah satu sumber kita ada di pajak BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor, red) dari masyarakat yang membeli mobil baru. Kita tidak mungkin memaksakan semua orang untuk beli mobil atau motor baru kan,” paparnya.

Mori optimis, pada tahun ini perputaran uang atau pergerakan ekonomi di daerah mulai terdongkrak dengan diselenggarakannya event-event internasional. Tidak hanya ekonomi, sektor pariwisata dan UMKM turut membaik.

”Kita harapkan juga kasus covid ini melandai ya, sehingga pergerakan ekonomi semakin membaik. Paling tidak gap kita tahun berikutnya tidak ada kekhawatiran,” pungkasnya.