Staf Khusus Eks Bupati Tabanan Dituntut 3,6 Tahun

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Staf Khusus Eks Bupati Tabanan Dituntut 3,6 Tahun

Jumat, 12 Agustus 2022, 10:40 WITA Follow

bbn/merdeka.com/Staf Khusus Eks Bupati Tabanan Dituntut 3,6 Tahun.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Staf khusus eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, yakni I Dewa Nyoman Wiryatmaja penjara selama tiga tahun enam bulan.

Tuntutan ini lebih rendah 6 bulan dibandingkan tuntutan kepada Eka Wiryastuti yaitu selama 4 tahun tahanan.

"Menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dewa Nyoman Wiratmaja dengan pidana 3 tahun 6 bulan," kata Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (12/8/2022).

Adapun tuntutan tersebut masih dikurangi 6 bulan selama terdakwa I Dewa Nyoman Wiryatamaja berada dalam tahanan dan juga ditambah pidana denda sebesar Rp110 juta subsidier tiga bulan kurungan, serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Jaksa KPK menyatakan, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, terdakwa I Dewa Nyoman Wiryatmaja terbukti menyuap dua mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Rifa Surya dengan istilah dana adat istiadat sebesar Rp600 juta ditambah 55.300 USD dengan tujuan agar Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 naik dari Rp46 miliar menjadi Rp51 miliar.

"Menyatakan terdakwa I Dewa Wiryatamaja alias Dewo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Eko Wahyu Prayitno di hadapan Majelis Hakim dan hadirin yang datang menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan secara langsung di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali.

Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyebut hal yang memberatkan terdakwa I Dewa Wiryatamaja, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, berbelit-belit dalam dalam memberikan keterangan saat diperiksa dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum memberikan satu alasan yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. (sumber:suara.com)