Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung dipastikan akan berlaku mulai 1 Maret 2026. Pemerintah pusat dan daerah kini menyiapkan langkah transisi, termasuk pemanfaatan TPA Landih di Kabupaten Bangli sebagai lokasi penampungan sampah sementara bagi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Kementerian Lingkungan Hidup RI, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung telah menjadi keputusan pemerintah pusat dan tidak memungkinkan lagi untuk ditunda. Ia menyebut, pemerintah daerah diberikan waktu terbatas untuk menyiapkan solusi pengelolaan sampah pascapenutupan tersebut.

“Dalam pertemuan tadi, kami mendapat arahan dari Bapak Menteri agar menyiapkan langkah-langkah dalam dua bulan ke depan. Sehingga saat TPA Suwung ditutup, sudah tersedia solusi untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Koster menjelaskan penanganan sampah akan difokuskan pada penguatan pengelolaan di hulu oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung. Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan teba modern, TPS3R, serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan penanganan sampah di hulu. Sementara sisanya sedang dipersiapkan TPA di Bangli yang hanya akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara,” jelasnya.

Terkait penggunaan TPA Landih, Koster menegaskan bahwa sesuai regulasi, lokasi tersebut memang bukan TPA regional. Namun terdapat mekanisme kerja sama antardaerah yang memungkinkan Kabupaten Bangli menampung sampah dari Denpasar dan Badung dalam masa transisi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah konkret transformasi pengelolaan sampah di Bali, khususnya proses perubahan TPA Suwung menjadi fasilitas Waste to Energy (WtE).

“Kami rapat bersama Gubernur, Wali Kota Denpasar, serta Bupati Badung dan Bangli untuk menyikapi pelaksanaan transformasi TPA Suwung hingga menjadi fasilitas WtE, yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua tahun,” ujarnya.

Menurut Menteri Hanif, penanganan sampah di Bali harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Oleh karena itu, selama masa transisi, pengelolaan sampah dari sumbernya harus menjadi prioritas utama.

“Kami telah melihat banyak praktik terbaik. Ini yang harus kita pacu. Sementara residu yang tidak dapat tertangani akan kita carikan alternatif,” ungkapnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola sampah. Menurutnya, kebijakan tersebut justru merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang lebih berkelanjutan.

“Penanganan sampah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu alternatifnya adalah revitalisasi TPA di Kabupaten Bangli. Kita hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk melakukan peningkatan fasilitas TPA tersebut agar dapat digunakan sementara, sambil menunggu rampungnya proyek WtE,” tambahnya.

Menteri Hanif menyadari pemanfaatan TPA Landih akan membawa konsekuensi bagi Kabupaten Bangli. Karena itu, pengurangan volume sampah yang dikirim menjadi fokus utama melalui penguatan pengelolaan sampah di hulu. Ia menilai, jika kultur baru pengelolaan sampah dapat terbangun, Bali akan memiliki fondasi kuat sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.