Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 28 Oktober 2026
Sisa Kawasan Kumuh Denpasar Tinggal 0,52 Hektar di Ubung Kaja
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Pada tahun 2026, sisa kawasan kumuh di Kota Denpasar tercatat masih seluas 0,52 hektar yang berlokasi di kawasan Ubung Kaja. Kawasan ini menjadi satu-satunya titik permukiman kumuh yang belum tertangani sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Denpasar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Rabu (14/01), menjelaskan kawasan tersebut merupakan lahan sewa yang terdampak banjir besar pada 10 September 2025 lalu. Status kepemilikan lahan yang disewa dalam jangka waktu lama menjadi kendala utama dalam penataan kawasan kumuh tersebut.
Baca juga:
Denpasar Target Bebas Kawasan Kumuh 2026, Perkim Libatkan Komunitas Prabu Catur Muka dan Warga
Meski demikian, Cipta Sudewa menyebut pemilik lahan telah menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan pemerintah guna penataan kawasan kumuh di Ubung Kaja.
“Kawasan itu luasnya sekitar 0,52 are, pemilik tanah menyatakan siap berkoordinasi,” kata Cipta Sudewa.
Saat ini, Dinas Perkimta Denpasar tengah mengkaji kemungkinan pola kerja sama agar penanganan kawasan kumuh tersebut tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan. Sebelumnya, pada tahun 2025, Pemkot Denpasar telah berhasil menuntaskan kawasan kumuh seluas 17,6 hektar yang berada di wilayah Karya Makmur.
Dalam upaya penanganan kawasan kumuh, Pemkot Denpasar juga telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perda tersebut menitikberatkan pada tiga langkah utama, yakni pencegahan munculnya kawasan kumuh, pengurangan kawasan kumuh, serta pengentasan kawasan kumuh di Kota Denpasar.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Denpasar, I Made Oka Cahyadi Wiguna, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Denpasar dalam menurunkan luasan kawasan kumuh. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian fasilitas umum dan sistem drainase agar kawasan tersebut tidak kembali terdampak banjir saat musim hujan.
“Kawasan ini harus diselesaikan dengan tuntas bersama PUPR agar tidak lagi terlihat tidak tertata,” singkat Cahyadi.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/maw
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5933 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4649 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2617 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2272 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2218 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan