Pemerintah Provinsi Bali terus mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan ekosistem e-mobility sebagai bagian dari transisi energi bersih serta upaya menjadikan Bali pelopor ekonomi hijau nasional. 

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1) siang.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bali yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025 di Jayasabha, melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, PLN, serta perwakilan agen pemegang merek (ATPM).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan, mulai dari efisiensi energi, biaya operasional yang lebih hemat, minim kebisingan, hingga bebas emisi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menekankan upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta seluruh isinya.

“Sebenarnya rencana ini sudah sejak lama ingin dilaksanakan namun terkendala covid-19. Saat ini ekonomi masyarakat sudah membaik sehingga program kendaraan listrik bisa dilaksanakan. Ini adalah kebijakan visi Nanggun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera bahagia sekala niskala,” ungkapnya.

Koster menargetkan Bali menjadi pionir industri kendaraan listrik di Indonesia dengan mendorong aparatur pemerintah hingga masyarakat umum untuk beralih ke kendaraan berbasis baterai. Bahkan, sejumlah kawasan wisata dirancang sebagai zona awal penggunaan kendaraan listrik.

“Ini bisa kita gerakkan dan dorong. Bisa kita mulai dari zonasi kendaraan listrik awal di Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida. Nusa Penida itu akan dibuat sebagai green island. Bupati Klungkung sudah siap dan mendukung rencana kebijakan ini,” terangnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai. Ia juga mendorong kampanye berkelanjutan yang melibatkan komunitas serta penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna kendaraan listrik.

Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat dan efisien. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, servisnya juga lebih ringan,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik memberikan manfaat signifikan, terutama dari sisi penghematan biaya operasional harian, perawatan mesin yang lebih sederhana, pengalaman berkendara yang senyap, akselerasi instan, serta bebas emisi.

PLN, lanjutnya, memastikan suplai listrik yang andal untuk mendukung aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Perencanaan infrastruktur kendaraan listrik pun telah dimasukkan ke dalam RUPTL dan RJPP PLN.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile sehingga pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman,” jelasnya.

Adi Priyanto juga menjelaskan berbagai fitur pendukung di aplikasi PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, AntreEV untuk pemesanan antrean pengisian daya, serta Hotline Layanan SPKLU 24/7. Selain itu, PLN memberikan berbagai program diskon, baik untuk layanan Home Charging Services maupun penyedia infrastruktur pengisian daya.

“Seiring meningkatnya jumlah mobil listrik di Bali, pengguna EV semakin mengandalkan Home Charging untuk kebutuhan harian. Sementara itu, PLN memperkuat SPKLU sebagai backbone pengisian, terutama di destinasi wisata dan koridor perjalanan jarak jauh, guna mendukung karakter Bali sebagai wilayah pariwisata dan mobilitas tinggi. Perlu adanya akselerasi dari Pemerintah Bali,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan mobil listrik di Indonesia, termasuk Bali, rata-rata mencapai 2,5 kali lipat per tahun dalam tiga tahun terakhir. Hingga 2025, jumlah kendaraan listrik tercatat mencapai 175 ribu unit, didorong oleh berbagai insentif pemerintah, variasi merek, serta harga yang semakin kompetitif.

“Konsumsi energi kendaraan listrik di Provinsi Bali didominasi oleh Home Charger sebesar 55% (2,24 GWh), sedangkan SPKLU menyumbang 45% (1,82 GWh). Pola ini menunjukkan Home Charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata. Keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem EV di Bali,” tutupnya.