Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen serius dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi P4GN Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi terhadap arus wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa dan ketergantungan ekonomi sebesar 66 persen pada sektor pariwisata, Bali harus menjaga citra serta keamanan wilayahnya dari ancaman narkotika.

“Ketika saya menerima audiensi Kepala BNN dan melihat data yang disampaikan, saya melihat kita harus sangat serius menangani persoalan narkoba ini. Bali adalah destinasi wisata dunia, wilayahnya kecil, tetapi memiliki daya tarik global yang luar biasa,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, penanganan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, BNN, hingga desa adat. Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan sistem pencegahan berbasis kearifan lokal.

Gubernur Bali juga mendorong pembentukan sistem pencegahan masif berbasis desa adat melalui penyusunan pararem anti narkoba sebagai benteng perlindungan masyarakat. Rakor P4GN 2026 diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi daerah yang konkret dan terintegrasi.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Gubernur pun mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi melindungi generasi muda dari ancaman narkotika demi masa depan Bali yang aman, bermartabat, dan berdaya saing global.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, menyampaikan bahwa ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bali terus menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.

Kejahatan narkoba tidak hanya mengancam individu, tetapi juga ketahanan sosial dan masa depan generasi bangsa. Data menunjukkan ancaman narkoba telah menjangkau wilayah perkotaan hingga pedesaan, termasuk kawasan wisata.

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional menghadapi risiko serius dengan tingginya kasus narkotika yang terungkap sepanjang 2025, terutama di Kota Denpasar, Badung, dan Buleleng. Selain itu, munculnya narkoba jenis baru serta perubahan modus kejahatan, seperti penyusupan zat adiktif dalam cairan vape dan praktik clandestine lab, menuntut respons kebijakan yang adaptif dan progresif.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, serta masih minimnya regulasi berbasis kearifan lokal seperti pararem anti narkoba di desa adat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sejumlah langkah strategis didorong, termasuk pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah dan penguatan tim terpadu lintas instansi.

Melalui pendekatan collaborative governance, penanganan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor dengan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan semangat “War on Drugs for Humanity”, Bali berkomitmen memperkuat ketegasan negara sekaligus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam melindungi generasi muda dan menjaga ketahanan sosial masyarakat. Masyarakat diimbau aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dengan memanfaatkan layanan Call Center 184 atau kanal pengaduan yang tersedia.