Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD sekaligus sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping yang dilaksanakan serentak di enam kecamatan, Selasa (5/5/2026).

Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan sekaligus aktivasi IKD bagi para agen yang terlibat dalam program digitalisasi bantuan sosial.

“Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos. Ini merupakan bentuk transformasi pelayanan dan kinerja pemerintah berbasis digital, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan seluruh program bantuan sosial akan terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga menciptakan interoperabilitas data antar instansi dan meminimalisir kesalahan penyaluran.

“Melalui sistem ini, seluruh data penerima manfaat akan terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran. Terlebih lagi, Badung menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Presiden dalam rangka pelaksanaan piloting ini,” tambahnya.

Dalam implementasinya, pemutakhiran data masyarakat akan dilakukan melalui portal perlindungan sosial yang dapat diakses secara mandiri maupun melalui bantuan agen pendamping seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga kelian banjar dinas.

“Agen memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengaktivasi IKD serta memperbarui data mereka. Kedepan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara mandiri,” jelasnya.

Program ini mencakup berbagai jenis bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi, yang seluruhnya berbasis data terintegrasi.

“Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menghindari kebocoran serta memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegas Sudarwitha.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, mengungkapkan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam melakukan aktivasi IKD bagi seluruh agen yang telah ditetapkan.

“Dari total 1.444 agen, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan aktivasi secara serentak di seluruh kecamatan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa aktivasi IKD kini dapat dilakukan di berbagai lokasi, tidak hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga di kantor kecamatan dan desa yang telah dilengkapi operator.

“Kami memberikan kemudahan bagi para agen untuk melakukan aktivasi di berbagai lokasi, baik di desa, kecamatan, maupun di Disdukcapil,” jelasnya.

Rudiarta turut mengajak masyarakat Badung untuk segera mengaktifkan IKD, mengingat ke depan layanan ini akan terintegrasi dengan berbagai sektor seperti PLN, Samsat, perbankan, hingga BPJS.

“melalui integrasi ini, nantinya akan terlihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Fitur perlindungan sosial juga akan dimasukkan ke dalam IKD untuk mendukung program ini,” pungkasnya.