Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa (4/8/2026). Pertemuan di Kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut membahas sejumlah strategi pembiayaan pembangunan, salah satunya peluang penerbitan obligasi daerah.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah mempelajari skema creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI. Kami mendapat arahan dari Mendagri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah,” ucapnya.

Selain penerbitan obligasi daerah, pertemuan juga membahas berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Gubernur Koster mengatakan, pembahasan juga mencakup Koefisien Lantai Bangunan (KLB), terutama berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang serta pengembangan kawasan perkotaan.

Dari pertemuan tersebut, Koster mengaku mendapat sejumlah masukan dan gambaran mengenai kebijakan strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan dan juga kerja sama dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” urainya.

Hasil pertemuan selanjutnya akan dibahas oleh tim teknis di Bali. Pemerintah Provinsi Bali akan mengkaji berbagai opsi tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan regulasi yang berlaku.

“Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik itu Perda maupun Pergub,” pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

“Karena dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Tak bisa terpaku pada pola konvensional, harus out of the box. Salah satunya dengan obligasi daerah,” cetusnya.

Selain obligasi daerah, Pramono memberikan gambaran mengenai penerapan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di DKI Jakarta yang dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Bali.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan posisi strategis Badung dalam sektor pariwisata Bali. Menurutnya, 74 persen sektor pariwisata Bali berpusat di wilayah Badung.

“Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah upaya mengatasi kemacetan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Badung telah menempuh sejumlah langkah, salah satunya melalui pembangunan ruas jalan baru di wilayah Badung Selatan dengan skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan pinjaman pihak ketiga.

Menurut Adi Arnawa, pengembangan infrastruktur jalan untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan tidak akan berhenti pada pembangunan yang sedang berjalan. Ke depan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur masih cukup besar.

Karena itu, Pemkab Badung terbuka terhadap opsi penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

“DKI Jakarta sedang menuju ke arah itu, sehingga saya hari ini mendampingi Bapak Gubernur Bali untuk sharing terkait proses administrasi dalam penerbitan obligasi daerah,” tutupnya.